Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Jumat, 13 Maret 2015

Jika Warga Menghendaki Risma Siap Ikuti Pilwali Surabaya

Hingga saat ini Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, belum memberikan kepastian akan maju dalam pilwali Surabaya pada Desember 2015 atau tidak. Ia masih menunggu apakah warga Surabaya menghendaki dia maju lagi atau tidak. Tentu ia akan siap maju lagi bila warga memang menghendakinya.


Selain itu dia juga siap mundur dari posisinya sebagai PNS bila akan maju dalam pilwali untuk jabatan yang kedua. Itu sesuai dengan peraturan hasil  revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t). Bunyinya: "Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon".


"Saya mengerti aturannya kok dari dulu dan memang harus diikuti," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (13/3/2015).

Jabatan struktural terakhir Rismaharini adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), sebelum akhirnya mundur karena mendaftar sebagai calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan bersama Bambang DH.

Meski mundur sebagai Kepala Bappeko, istri Djoko Saptoadji tersebut tetap tercatat sebagai PNS di Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Surabaya nonaktif.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa calon kepala daerah maupun wakilnya yang berasal dari kalangan PNS diwajibkan mundur dari kepegawaiannya.

"Sesuai peraturan yang baru memang demikian. PNS yang maju Pilkada harus mundur, bukan nonaktif," ujarnya di Surabaya beberapa waktu lalu.

Peraturan tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t), yakni "Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon".

Tidak ada komentar: