Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Minggu, 01 September 2013

Jejak Pecinan di Surabaya

Kelenteng Boen Bio di Kapasan. Gedung ini merupakan tempat belajar Khonghucu berikut tempat ngumpul kaum elit Tionghoa di Surabaya di zaman kolonial..

Saat ini mungkin kita bisa dengan mudah menemukan kawasan pemukiman yang penghuninya didominasi oleh etnis China. Coba kita telusuri kawasan perumahan seperti Pakuwon Indah, Pakuwon City, Galaxy, Citra Raya, Graha Family, dan  Vila Bukit Mas. Pemukiman-pemukiman mewah ini kebanyakan penghuninya memang etnis China.


Tapi coba cari pemukiman yang memiliki ciri-ciri fisik arsitektur China lengkap dengan berbagai bentuk budaya khas China yang diperlihatkan para penghuninya, pasti tak akan bisa kita temukan. Misalnya saja pakaian khas etnis China berikut gaya rambut pria yang dikuncir. Mungkin karena alasan untuk meredam sentiman-sentimen rasialis dan meningkatkan harmoni dengan warga pribumi, ciri-ciri khas budaya etnis China itu dikubur dalam-dalam.

Sebagai gantinya di kawasan pemukiman-pemukiman elit itu yang kita temukan adalah arsitektur gaya barat. Taman-taman yang ada di dalamnya pun kebanyakan bergaya barat atau Jepang. Nama-nama jalan juga menggunakan nama lokal atau nama-nama barat. Patung-patung yang dibangun di kawasan perumahan itu jauh dari ciri-ciri budaya etnis China.

Namun pada zaman kolonial pernah terdapat kawasan pemukiman yang sangat kental dengan warna budaya etnis China. Pemukiman yang disebut pecinan ini memang sengaja dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membedakan dengan pemukiman orang-orang Eropa dan pribumi.

Kawasan Pecinan
Pada awal abad ke-20, Surabaya berkembang menjadi kota dagang yang besar dan ramai. Dalam autobiografinya Soekarno menyebutkan Surabaya adalah kota pelabuhan yang sibuk dan ribut, lebih menyerupai kota New York. Pelabuhannya baik dan menjadi pusat perdagangan yang aktif. Surabaya juga menjadi kota tempat perlombaan dagang yang kuat dari orang-orang Tionghoa yang cerdas, ditambah arus yang besar dari para pelaut dan pedagang yang membawa berita-berita dari segala penjuru dunia.

Kota Surabaya pada tahun 1910 – 1946 merupakan kota besar dengan komunitas Tionghoa terbanyak kedua setelah Batavia. Oleh karena itu, kota Surabaya dalam sejarahnya tidak lepas dari peranan orang-orang Tionghoa yang menetap di kota tersebut.

Saat itu jumlah penduduknya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 1920 jumlahnya  hanya 193.492 jiwa maka pada tahun 1930 menjadi 342.439 jiwa, sehingga terjadi peningkatan sebesar 79,98 % atau rata-rata 6,99 % per tahun. Sebagian besar pertambahan pen­duduk disebabkan oleh faktor migrasi yang masuk ke kota Surabaya.  Jumlah migrasi masuk bagi orang asing diperkirakan mencapai 6,41 kali  jumlah kelahiran, yaitu 11.263 jiwa. Sedangkan migrasi keluar hanya separuhnya, yaitu 5.899 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk paling pesat terjadi pada kelompok orang Tionghoa. Bila dibandingkan dengan kelompok imigran lain, Arab dan India, masyarakat Tionghoa menempati jumlah terbesar. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 1920, penduduk Tionghoa di Surabaya berjumlah 18.020 orang, Arab 2.539 orang, dan etnik Timur Asing lainnya 165 orang.

Perkembangan jumlah penduduk etnis China ini membuat pemerintahan kolonial khawatir akan menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan, social ekonomi, politik dan masalah kriminalitas. Hal ini memaksa Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menerapkan kuota (pembatasan) bagi penduduk China.

Lalu lahirlah peraturan-peraturan diskriminatif pada warga Tionghoa yang dibuat pemerintah kolonial. Dalam Regeringsreglement tahun 1854, masyarakat Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan besar yaitu Europeanen (golongan orang Eropa), Vreemde Oosterlingen (Timur Asing), dan Inlander (pribumi).

Pada pembagian secara rasial ini, orang Tionghoa dimasukkan dalam kelompok Timur Asing bersama orang India, Arab, dan Melayu. Pemisahan ini dimaksudkan untuk alasan keamanan. Mereka diharuskan mengenakan pakaian khas, ciri khas fisik kelompoknya masing-masing, seperti penggunaan thaucang (kuncir) bagi para pria Tionghoa yang berasal dari zaman Dinasti Tjing. Mereka yang melanggar aturan tersebut dikenakan hukuman oleh pihak  Belanda. Khusus untuk istilah golongan Vreemde Oosterlingen merupakan pergeseran nama dari Vreemdelingen yang berlaku pada abad ke-17 dan ke-18.

Peraturan berikutnya adalah wijkenstelsel, pemusatan pemukiman orang Tionghoa, yang dikeluarkan pada tahun 1866 dan dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indiƫ No 57. Peraturan ini menyebutkan bahwa para pejabat setempat menunjuk tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai wilayah pemukiman orang Tionghoa dan Timur Asing lainnya.

Dengan adanya peraturan ini mulailah terbentuk kawasan pecinan. Di kawasan ini orang-orang Cina diwajibkan memelihara adat-istiadat leluhurnya, dan diberi kebebasan membangun pusat perdagangan. Pemerintah kolonial Belanda mengangkat pemuka masyarakatnya yang disebut Mayor, Kapten maupun Letnan.

Di Surabaya, tempat yang ditunjuk sebagai wilayah pemukiman orang Tionghoa adalah di sebelah timur Jembatan Merah, daerah di sepanjang aliran Sungai Mas seperti Kapasan, Kembang Jepun, Panggoeng, Songoyudan, Bibis, dan Bongkaran. Wilayah Pecinan ini tepat berada di depan kantor residen Surabaya.

Nama kawasan pecinan ini dulu juga mempunyai embel-embel Chinanya. Seperti Chinesche Voorstraat (Pecinan Koelon) yang sekarang menjadi Jl. Pahlawan, Chinesche Tempelstraat sekarang Jl. Gula, Chinesche Breestraat yang sekarang jadi Jl. Slompretan, Chinesche Heerenstraat (Jl. Bongkaran), Tjai Postraat, Hongkongstraat, Hankowstraat, Kantonstraat, Nankingstraat, Wuchangstraat, dll

Selain kelenteng Hok An Kiong (1800-an), bangunan berarsitektur China dengan bentuk atap yang khas lainnya adalah rumah tinggal pemuka masyarakat warga Tionghoa, yaitu Mayor The dan keluarga kaya Han. Khusus untuk rumah tinggal keluarga Han, gaya eklektisisme terlihat dengan pemakaian berbagai elemen arsitektur seperti teras depan dan kolom klasik.

Keluarga The adalah keluarga Cina peranakan yang terkenal pada abad ke-18 dan ke-19 di Surabaya. Keluarga ini berasal dari propinsi Fujian dan China Selatan. Banyak keturunan keluarga ini yang menduduki jabatan Mayor, Kapten maupun Letnan pada masyarakat Tionghoa di Surabaya.

Sebagai kaum minoritas, orang-orang Cina pada hakekatnya menginginkan interaksi yang lebih longgar untuk menghilangkan dikotomi  antara pribumi dan nonpribumi. Namun dengan aturan seperti itu, keinginan mereka seolah terabaikan. Ini sekaligus membuat pribumi yang peranan ekonominya dipinggirkan pemerintahan kolonial senantiasa merasa tidak senang dengan dominasi Cina.

Lagi-lagi peraturan tentang pemukiman ini dibuat dengan dalih untuk keamanan. Maksudnya, supaya orang-orang tersebut mudah diawasi. Bagi mereka yang melanggar dengan tetap tinggal di luar  wilayah yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi penjara atau denda sebesar 25-100 gulden.

Disamping wijkenstelsel ada pula peraturan lain yaitu passenstelsel yang berlaku sejak 1816. Orang Tionghoa harus membawa kartu surat jalan jika hendak mengadakan perjalanan keluar daerah. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan diri dan melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi hukuman atau denda sebesar 10 gulden. Peraturan ini sangat merepotkan orang Tionghoa. Terutama dalam hal mengembangkan perdagangan mereka. Ini karena birokrasi membuat prosedur yang berbelit dan waktu pembuatan yang cukup lama.

Dalam hal peradilan, sejak 1848 bagi masyarakat Tionghoa berlaku peradilan politierol. Dalam peradilan ini kepala polisi berhak bertindak sebagai hakim. Ia berhak memberi keputusan hukuman tanpa harus mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu. Sistem ini telah menyuburkan terjadinya pemerasan dan ketidakadilan.

Berbagai perlakuan pemerintah Hindia Belanda tersebut menimbulkan amarah di kalangan Tionghoa. Mereka kemudian menggalang kekuatan dengan membentuk organisasi orang-orang Tionghoa perantauan atau Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada 1900.  Selain itu mereka juga membentuk  Siang Hwee (Kamar Dagang Tionghoa) pada 1907.

THHK dan Siang Hwee di Surabaya merupakan cabang dari Batavia. Mereka berpegang pada paham bahwa orang Tionghoa perantauan memiliki musuh bersama yaitu orang Belanda dan Eropa yang harus dihadapi dengan menguatkan perasaan nasionalisme.

Pemerintah Hindia Belanda menganggap hal tersebut cukup berbahaya sehingga mereka mulai melonggarkan aturan yang membatasi orang Tionghoa dengan imbalan gerakan nasionalisme di kalangan Tionghoa harus dibatasi dan dikekang.

Hak Monopoli Peranakan China
Kapan dan bagaimana kalangan etnis China masuk ke Surabaya hingga akhirnya mereka mendapatkan tempat yang khusus dalam masyarakat kolonial Belanda? Menurut buku W.P Groeneverldt yang berjudul “Notes on The Malay Archipelago, orang China pertama kali menjejakan kakinya di tanah Jawa pada tahun 411 Masehi. Dia adalah seorang paderi China bernama Fa Hsian.

Kemudian pada abad ke-6 banyak catatan tentang kontak negeri China dengan Jawa. Mitos dalam tradisi Jawa sendiri memiliki kisah-kisah berkaitan dengan negeri China dan banyak peninggalan sejarah yang membuktikan adanya barang-barang dari China kuno di pulau Jawa.

Para ahli sejarah Tahun 1411 meyakini bahwa kaum Tionghoa telah menjadikan Grisse (Gresik) sebagai pelabuhan penting dan banyak kaum Tionghoa bermukim disitu. Orang Belanda yang datang belakangan dengan bendera VOC berusaha memanfaatkan orang China. Mereka dianggap pandai berdagang dan telah berinteraksi dengan penduduk pribumi lebih lama daripada mereka.

Masuknya modal asing sejak 1870 menandai pelaksanaan perekonomian liberal di Hindia Belanda, khususnya di Jawa. Pengusaha asing menanamkan modalnya di bidang industri dan perkebunan yang menuntut tersedianya lahan yang luas dan fasilitas infrastruktur yang memadai seperti komunikasi dan jaringan jalan.  Kesempatan kerjapun terbuka bagi berbagai etnis seperti Arab, Cina, Eropa, dan Timur Asing lainnya.

Di tengah liberalisasi ekonomi ini, Surabaya telah berkembang sebagai kota industri dan perdagangan bagi bahan baku industri. Ini kemudian memberikan  peluang  bagi berkembangnya  aktivitas  perekonomian  orang-orang  Cina.  Kalangan etnis China sangat diuntungkan dengan adanya UU Agraria pada tahun 1870 yang antara lain berisi ketentuan yang hanya membolehkan orang-orang Cina dan Eropa sebagai pedagang besar.

Para pedagang besar Tionghoa ini lalu menjadi perantara antara pedagang Eropa dengan pedagang pribumi. Kaum Tionghoa yang bermodal kecil membuka toko atau menjadi pedagang kelontong keliling. Mereka menjangkau konsumen akhir hingga ke desa-desa.

Dengan peluang yang diberikan pemerintahan kolonial Belanda, para pedagang Cina akhirnya menguasai perdagangan ekspor-impor melalui pelabuhan Surabaya. Orang-orang Cina juga mengelola perkebunan-perkebunan tebu dan diperbolehkan untuk mendirikan pabrik gula.

Berbagai hak monopoli telah mereka kuasai. Di antaranya pajak pasar, pemborong kayu jati, pemborong rumah gadai dan rumah judi serta kongsi dagang yang sifatnya sangat rahasia yaitu kongsi bandar opium. Tapi hak monopoli ini tidak gratis. Orang-orang China harus membelinya dari pemerintahan kolonial lewat lelang. Ini terjadi ketika pemerintahan kolonial mengalami kesulitan keuangan.

Sejak tahun 1880 perdagangan semakin dikuasai kaum Tionghoa. Mereka puas dengan untung sedikit dan bermain omzet. Para pedagang ini memutar modal orang lain apakah dari importir tempat mereka mendapatkan bahan-bahan dan di sisi lain menjual dengan pola kredit/angsuran ke konsumen.  Salah satu produk yang mereka impor saat itu adalah beras bermutu rendah dari Siam dan France Indo-China. Selain itu mereka juga memasok babi ke Bali dan berdagang kayu.

Diversivikasi ke Industri
Kaum pedagang Tionghoa kemudian meluaskan jangkauan perdagangan mereka dengan diversifikasi ke penggilingan beras, pengrajin batik, pabrik rokok, pengrajin rotan, membuat mebel dan yang kelas kakap ke industri gula.

Seorang residen dari Surabaya di abad 19 mengeluhkan fenomena keberhasilan kaum Tionghoa ini. Ia cemas dengan makin banyaknya penduduk pribumi yang termakan untuk membeli barang-barang secara angsuran dari kaum Tionghoa. Barang-barang yang bisa dibeli dengan cara mengangsur antara lain batik murahan, pakaian putih dan pakaian rumah. Untuk satu Gulden, angsuran perharinya hanya 4 sen selama sebulan. Penduduk pribumi senang membeli barang dengan cara mencicil karena hitungannya sederhana, mudah dan cicilannya sangat ringan.

Kaum pedagang ini menghasilkan pemasukan yang cukup besar bagi VOC. Pada tahun 1875 mereka membayar pajak sebesar 1.500.000 Florin. Sementara pemilik opium hanya membayar 66.000 Florin pada tahun 1877 dan 79.000 Florin pada tahun 1878 kepada pemerintah.

Kaum Tionghoa di Jawa terdiri dari dua kelompok, yaitu singkeh dan peranakan. Singkeh adalah pendatang dari negeri China dan berimigrasi ke Jawa untuk memulai hidup baru dari nol. Mereka berasal dari kalangan bawah di China. Mereka kebanyakan datang dari propinsi Fukien (Hokkian) dan Kwantung (Canton).

Peranakan adalah keturunan kaum Tionghoa yang dilahirkan di Indonesia namun mewarisi tradisi nenek moyangnya. Peranakan kadang memiliki darah campuran baik dengan penduduk pribumi maupun dengan Belanda.

Sekolah dan  Perkumpulan Pedagang
Di Surabaya ada dua hal penting berkaitan dengan eksistensi kaum Tionghoa yaitu sekolah swasta dan perkumpulan pedagang. Keduanya berhasil meraih simpati pemerintah kolonial dan mendapat penghargaan dari Gubernur Jenderal.

Tapi kemudian timbul benturan di kalangan Tionghoa sendiri ketika muncul generasi kaum Tionghoa muda. Mereka membentuk Tiong Hwa Hwee Kwan tahun 1900. Gerakan ini merupakan gema dari semangat revolusi di negeri China sendiri menjelang runtuhnya Dinasti terakhir, Qing. Benturan juga terjadi antara kaum peranakan dengan kaum totok yang datang belakangan dan masih kental tradisi Chinanya.

Di sekolah Tionghoa diajarkan bahasa Mandarin. Pengajarnya mengajarkan bahasa Mandarin klasik yang jarang dipakai dalam  percakapan sehari-hari. Namun demikian bahasa ini dipergunakan dalam forum resmi sehingga menjadi kebutuhan. Dengan mempelajari bahasa Mandarin, kaum Tionghoa, yang berasal dari berbagai propinsi, dengan bahasa dan dialek yang berbeda, bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Guru didatangkan langsung dari negeri China menunjukkan betapa pentingnya arti pendidikan bagi kaum Tionghoa di Surabaya.

Tionghoa juga memiliki perkumpulan pedagang yang membuat mereka kuat dalam perekonomian.  Selain itu kelompok-kelompok dagang dan pengusaha Tionghoa berperan dalam menggerakan perlawanan kalangan etnis China terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap diskriminatif.

Perlawanan  kelompok-kelompok etnis China tidak hanya terjadi pada zaman pendudukan Belanda tapi juga juga pada zaman pendudukan Jepang. Kebijakan Jepang yang membuat marah mereka adalah aturan yang memerintahkan warga Tionghoa untuk menyediakan perempuan penghibur dari kalangan Tionghoa.

Pada masa pendudukan Jepang ini, Jepang sempat mengadakan pembersihan suara-suara anti-Jepang di kalangan warga Tionghoa. Mereka yang tertangkap dipenjarakan di Cimahi, Jawa Barat.

Ketika Sekutu berniat menduduki Indonesia, pada tanggal 10–13 Januari 1946, selama 4 hari berturut-turut, terjadi pemogokan total oleh pedagang dan pengusaha Tionghoa di Surabaya. Mereka memprotes tingkah-laku sewenang-wenang dan pengkambinghitaman dalam kaitan dengan penyediaan barang keperluan sehari-hari tentara dan personel pemerintahan pendudukan Sekutu yang didasarkan pada diskriminasi rasial. Ekonomi Surabaya lumpuh. Keperluan tentara dan personel Sekutu maupun komunitas Eropa, juga ekonomi distribusi umumnya, tak terlayani. 

Masa-masa setelah proklamasi, penduduk Tionghoa di Surabaya terdorong untuk membentuk kembali perkumpulan-perkumpulan. Mereka yang pernah diasingkan memainkan peranan sebagai pemimpin. Tokoh-tokoh ini lebih berpihak kepada Republik dan ini memengaruhi orientasi politik warga Tionghoa lainnya. Terbukti ketika pembentukan pasukan Pao An Tui (Pasukan Pelindung Keamanan) yang disponsori Belanda, tokoh Tionghoa Surabaya tidak setuju dan bahkan melakukan pemboikotan.

Referensi:

  1. Bisnis Pacht hal.343-345, “Surabaia Tempo Doeloe” Buku 2 oleh Dukut Imam Widodo, Dinas Pariwisata Surabaya, 2002
  2. Potensi dan Masalah Kota Bawah Surabaya Sebagai Kawasan Pusaka Budaya oleh Timoticin Kwanda dalam buku “Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia” editor: Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro, Johny Alfian Khusyari, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2005
  3. Buku “Komunitas Tionghoa di Surabaya” oleh Andjarwati Noordjanah, Penerbit: Ombak, Yogyakarta, Cetakan: Pertama, 2010, Tebal: xv + 151 halaman
  4. http://nasional.kompas.com/read/2010/05/26/00492533/Potret.Komunitas.Tionghoa.di.Surabaya
  5. http://www.facebook.com/note.php? note_id=101502 23638598829
  6. http://surabayatempodulu.com/2011/10/kaum-tionghoa-dari-buku-oud-soerabaia-by-von-faber-diterjemahan-oleh-bude-dicky-winter-2/
  7. http://sejarahunair. blogspot.com/2010/12/aktivitas-ekonomi-orang-orang-cina-di.html
  8. http://chineseculturezone.blogspot.com/2011/02/sejarah-masyarakat-tionghoa-di-surabaya.html

1 komentar:

rc mengatakan...

Apakah tidak keliru mengaitkan VOC dengan peristiwa2 di tahun 1800an.. Bukankah VOC sudah bubar di 1799? Yang tepat barangkali adalah pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa sesudah Raffles check out dari Nusantara.