Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Senin, 25 Maret 2013

Wisnu Wardhana Gandoli Jabatan Ketua DPRD Surabaya


centrone


Wisnu Wardhana yang sudah dipecat sebagai anggota Partai Demokrat tetap nggandoli jabatannya sebagai Ketua DPRD Surabaya. Ini membuat sejumlah anggota Fraksi Demokrat DPRD Surabaya melakukan manuver untuk melakukan pelengseran yang berbuntut  pelaporan ke kepolisian.

Manuver dilakukan saat  berlangsungnya Sidang Paripurna.  Saat itu anggota FD DPRD Surabaya, Mohammad Anwar mengambil papan nama di meja pimpinan sidang paripurna karena menganggap WW tidak berhak memimpin setelah dipecat dari Partai Demokrat. Anggota FD lainnya, Muhammad Mahmud, langsung mematikan mikrophone pimpinan sidang saat WW memberikan pembelaan setelah diinterupsi kader Demokrat.

Menurut Agus Santosa, Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya yang juga dipecat oleh Partai Demokrat, laporan ke polisi dibuat berdasarkan laporan dari pimpinan Sidang Paripurna yang saat kericuhan dipimpin WW. "Jadi kami melaporkan atas nama BK yang menerima laporan dari pimpinan sidang bukan ketua dewan," tegasnya.

Agus berharap dengan laporan ini  anggota dewan lainnya menyadari anggota dewan yang terhormat bukan anggota dewan yang perilakunya bak preman.

"Harusnya yang dilakukan jika tidak setuju dengan pimpinan sidang lebih baik walk out. Bukan gebrak gebrak meja lalu cabut papan nama serta mematikan sound system seperti Mahmud. Itu kan sabotase seperti kelakuan preman," imbuhnya dengan nada tinggi.

Sementara M Mahmud ketika dihubungi wartawan mengaku siap menghadapi laporan kepolisian itu. "Sebagai warga negara yang taat hukum, saya siap dan menjalani pemeriksaan serta pemanggilan dari kepolisian terkait laporan tersebut," ujarnya.

Baik Wisnu Wardhana maupun Agus Santosa setelah dipecat dari Partai Demokrat kini berlabuh di Partai Hanura. Bahkan WW mendapatkan jabatan sebagai Ketua Hanura Surabaya.

Anggota Fraksi Gabungan, Camelia Habiba Muhammad mengatakan, dari segi aturan WW dan Agus Santoso masih berhak melakukan kegiatan reses sepanjang SK keduanya belum dicabut. Hanya saja, dalam formulir administrasi di sekretaris DPRD yang harus diisi antara lain nama dan fraksi. "Kalau keduanya sudah tidak menjadi anggota Fraksi Demokrat mereka mau nulis fraksi apa, itu yang  membingungkan," kata Camilia.

Wakil ketua Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir menegaskan sikap FG sudah jelas yakni tidak mengakui keduanya. FPG akan meminta masukan dan konsultasi ke Gubernur Jawa Timur, dan Depdagri terkait persoalan di DPRD Kota Surabaya. "Karena setelah legalitas Ketua DPRD dan Ketua BK DPRD itu tidak ada kejelasan, FPG bingung juga bagaimana keabsahan dari produk-produk dari DPRD nantinya," kata Adies Kadir.

Mengenai akan dilaporkanya anggota DPRD Kota Surabaya ke polisi, menurut Adies, hal itu justru akan melanggar Undang-Undang. Karena anggota DPRD dalam menjalankan tugas kedewanan di gedung dewan tidak bisa dicampuri pihak luar karena memiliki hak imunitas.

"Jadi, apapun yang dilakukan anggota dewan di dalam gedung dewan, bahkan sampai banting meja ataupun kursi tidak bisa dianggap pidana. Makanya pelaporan ke polisi itu justru bisa bertentangan dengan UU," ucap Adies Kadir.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Reni Astuti mempertanyakan legalitas WW, sebagai ketua dan Agus Santoso sebagai Ketua BK Karena keduanya sudah dipecat dari Partai Demkorat, dan pindah ke Partai lain sehingga tidak lagi berhak menjadi anggota DPRD.

"Kami mengharap pak WW dan pak Agus Santoso legowo mundur dari jabatanya. Karena sikap legowo bisa mendapat simpati dari rakyat, tidak justru bertahan mati-matian hingga membuat kacau lembaga DPRD," tutur Reni Astuti.

Sumber :
surabaya.tribunnews.com
surabaya.detik.com

Tidak ada komentar: