Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 19 Maret 2013

Sering Dialihfungsikan untuk Rumah, Pemkot Minta Pengembang Serahkan Fasilitas Umum

Fasum Taman di Perumahan. Ilustraasi


Persoalan pengelolaan fasilitas umum yang terjadi sejak puluhan tahun lalu di Surabaya kembali mengemuka. Pemkot berniat meminta pengembang untuk menyerahkan fasilitas umum di lokasi perumahannya. 


Menurut Gde Dwijajawardhana, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Bapeko Kota Surabaya, Minggu (17/3/2013), dari sekitar 190 titik lokasi fasilitas umum di kawasan real estat baru baru sekitar 38 titik lokasi yang diserahkan. Sedangkan sisanya di 152 titik lokasi masih berada di tangan pengembang.

"Pemkot melalui instansi terkait sudah memberikan peringatan kepada para pengembang yang belum menyerahkan fasum dan fasos, sedang untuk eksekusi pasti Satpol PP yang bergerak nantinya," kata Gde Dwijajawardhana.

Konon banyak terjadi kasus pembangunan rumah di atas lahan fasilitas umum ini. Menurut Herlina Harsono Njoto, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Minggu (17/3/2013), itu terjadi  karena rendahnya sanksi bagi pengembang perumahan yang menyalahgunakan fasilitas umum. Mereka yang kedapatan membangun rumah di atas fasilitas umum hanya dikenakan denda  sebesar Rp 50 juta per lokasi perumahan.

Dengan demikian, kata Herlina, pengembang memilih membangun rumah di atas fasilitas umum walau harus membayar denda. Karena pembangunan rumah ini akan mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada jumlah denda yang dibayarkan.

Selain itu, kata Herlina, sanksi berupa pembongkaran tidak pernah dilaksanakan. Sejumlah oknum Pemkot meski telah menerima mandat membongkar rumah yang menempati fasus dan fasom tidak kunjung melakukannya.

Dalam menegakkan aturan, kata Herlina, Pemkot harus tegas. Pemkot jangan berkompromi dengan pengembang perumahan. Pasalnya, apabila Pemkot tidak tegas dalam menegakkan aturan maka wibawanya akan jatuh di mata pengembang. 

Menurut Dwija, kalau ada rumah yang menempati fasum dan fasos pastilah tidak akan dikeluarkan IMB-nya sampai kapanpun. "Tentunya jika rumah tersebut tidak ber-IMB pasti akan dibongkar dan pengembangnya kena sangsi denda administratif  hingga pidana kurungan. Maka masyarakat harus hati-hati membeli rumah yang ternyata menempati areal fasum atau fasos," tutur Dwija.

Sementara pihak pengembang berkelit bahwa belum diserahkannya fasilitas umum oleh pengembang karena untuk tujuan pemasaran. Azwar Hammidy, wakil Ketua DPD REI Jawa Timur, Minggu (17/3/2013) mengatakan, sebelum ada Perwali Kota Surabaya nomor 75 tahun 2012 tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, pedagangan, perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah tersebut banyak fasum dan fasos yang pengelolaan oleh Pemkot kurang baik.

Hal itu berdampak pada pasar penjualan rumah yang dikelola pengembang. Karena bagaimanapun, keberadaan fasum dan fasos menjadi salah satu daya tarik bagi para calon pembeli perumahan. Dalam membeli rumah mereka menanyakan kelengkapan fasilitas umum, mulai dari jalan, tempat beribadah, taman, arena bermain dan sebagainya.

"Jika sebuah kawasan perumahan dilengkapi dengan fasum dan fasos dengan baik maka rumah yang ditawarkan pengembang akan banyak diminati pembeli," ucap Azwar.

sumber: surabaya.tribunnews.com

Tidak ada komentar: