Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 26 Maret 2013

Prosedur Pemberhentian Ketua DPRD Surabaya Sesuai PP No. 16/2010





Beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat, M Mahmud dan M Anwar melakukan manuver mengganggu jalannya Sidang Paripurna untuk memaksa Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana (WW) lengeser dari jabatannya. Tindakan itu dilakukani karena Partai Demokrat telah memberhentikan WW sebagai Ketua DPC Partai Demokrat sekaligus sebagai Ketua DPRD Surabaya.


Tapi sebenarnya para anggota Fraksi Demokrat tak perlu melakukan aksi yang berbuntut laporan ke polisi seperti itu. Sebab ada prosedur resmi yang bisa ditempuh untuk melengserkan Ketua DPRD dengan cukup mudah.

Inilah prosedur pemberhentian Ketua DPRD sesuai PP Nomor 16 tahun 2010  yang berasal dari usulan partai politik. Pertama, para anggota fraksi partai tersebut harus mencari dukungan agar bisa digelar Rapat Paripurna untuk memberhentikan Ketua DPRD kota. Sebab Rapat Paripurna hanya bisa digelar atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau  anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari  1 (satu) fraksi.

Rapat Paripurna baru dapat digelar kalau mencapai kuorum. Untuk memberhentikan Ketua DPRD kuorumnya adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari  jumlah anggota DPRD  Kalau sudah tercapai kuorum, usul pemberhentian pimpinan DPRD iru dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. Keputusan DPRD untuk memberhentikan Ketua DPRD bisa dicapai bila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir,  

Setelah keputusan DPRD dicapai, dengan disertai  berita acara rapat paripurna  DPRD,  keputusan itu kemudian  disampaikan oleh  pimpinan DPRD kota kepada gubernur melalui  bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya

Pasal-pasal yang jadi acuan
Pasal 42
(3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang  bersangkutan:
b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 43
(1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat  paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Pasal 44
(2) Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh  pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui  bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya.
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna  DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
Pasal 66  
(2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat dilaksanakan atas usul:
b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima)  dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari  1 (satu) fraksi.
Pasal 78
(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila
b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari  jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan  DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan  APBD; atau
(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah  anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

Tidak ada komentar: