Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Rabu, 08 Agustus 2012

Modus Baru Hindari Bayar THR Putus Kontrak Sebelum Puasa



Ada saja akal bulus pengusaha untuk mengelak dari kewajiban membayar THR. Yang menjadi korban adalah para buruh kontrak atau yang disebut juga buruh outsourcing. Setiap menjelang puasa, kontrak mereka diputus sehingga tidak bisa menuntut THR.

Ahmad Brantas Purnomo, Ketua DPD Partai Buruh, Senin (6/8/2012) sore mengatakan, pihaknya mendapat banyak pengaduan dari buruh di daerah-daerah perihal THR, utamanya dari kalangan buruh outsorcing.

Mayoritas keluhan itu adalah kebijakan dari perusahaan yang menerapkan kontrak berakhir, sebelum hari raya sehingga mereka tidak perlu menyediakan THR.

Karenanya, Ahmad mendesak agar Pemprov Jatim membuat Peraturan Daerah (Perda) yang memihak kalangan buruh outsorcing ini. Sebab, pekerja lain (karyawan tetap) sudah dilindungi oleh Undang-Undang tetapi untuk outsorcing belum ada.

“Harusnya  Pemprov buat buat Perda yang melindungi buruh outsorcing dengan menekan pengusaha untuk pembayaran THR secara jelas. Di daerah lain memang belum ada. Makanya kita harapkan Jatim jadi pelopor, untuk membuat Perda perlindungan bagi outsorching,” sambung dia.

Pemutusan kontrak itu dialami oleh 20-an buruh sebuah pabrik rokok di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Mereka diputus kontraknya sebelum masa kontrak itu selesai. Para buruh borongan itu ada yang dikontrak kerja antara enam bulan hingga satu tahun.

“Tapi sebelum puasa, mereka diputus kontraknya,” jelas M Yusik As'adi, Koordinator Divisi Advokasi Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), Senin (6/8/2012). Sejauh ini, ia tidak mengetahui tujuan perusahaan untuk memutus kontrak sepihak kepada para pekerja itu.

Tapi hal itu tampaknya menjadi modus bagi perusahaan agar tidak perlu memberikan THR kepada mereka. Yang ia amati, setiap tahunnya, pabrik rokok tersebut selalu memberlakukan hal itu. Kalau para tenaga kerja itu ingin bekerja kembali, mereka harus mengajukan lamaran kerja lagi ke perusahaan. “Harusnya kan jika diputus kontraknya secara sepihak, ada kompensasi gaji yang diberikan. Tapi ini tidak,” paparnya.

Hal itu juga terjadi terhadap buruh sebuah pabrik cat besar di kawasan Surabaya. Penutusan kontrak bahkan sudah terjadi beberapa bulan sebelum puasa. Pihak perusahaan hanya menjanjikan suatu saat mereka bisa dipanggil kembali tanpa memberikan kejelasan waktunya.

Menghadapi masalah tersebut tampaknya Disnaker tak terlalu banyak diharapkan. Banyak masalah yang dikeluhkan buruh di instansi pemerintah ini tidak tuntas. Karena itulah berbagai organisasi kemasyarakatan, LSM dan partai baru membuka posko untuk menerima pengaduan para buruh yang tak mendapatkan THR. Seperti Partai Buruh misalnya membuka rumah buruh di Raya Jemursari Surabaya. Posko pengaduan ini dilaunching 3 Agustus lalu. Lalu ada juga LSM Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI),  yang juga membuka posko pengaduan tentang THR. 
sumber: surabaya.tribunnews.com

Tidak ada komentar: