Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 14 Agustus 2012

Anggota DPRD Minta Dana BBM Non Subsidi




Anggota DPRD Surabaya tak rela harus mengeluarkan beaya lebih banyak untuk membeli bensin non subsidi. Karena itu mereka mengajukan permohonan ke Pemkot agar DPRD diberi jatah dana pembelian bahan bakar untuk mobil dinas yang mereka pakai.

Keinginan para anggota DPRD itu tampaknya bertepuk sebelah tangan.  Asisten II Sekkota Surabaya Muhlas Udin, Sabtu (11/8) mengatakan, dalam UU yang mendapat jatah dana BBM untuk mobdin hanya pimpinan dewan yang terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan Ketua Badan Kehormatan (BK). Sedangkan anggota dewan tidak ada ketentuannya, sehingga Pemkot tidak bisa memberikan jatah untuk mereka.

Menurutnya, mobil yang dipakai anggota dewan sistemnya pinjam pakai. Sistem ini sama dengan mobdin yang dipakai kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Mengingat sistimnya sistem pinjam pakai, maka tidak ada kewajiban dari Pemkot untuk biaya operasionalnya. “Biaya operasinal ditanggung peminjam,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana mengatakan, pemberlakuan aturan mobdin harus menggunakan BBM non-subsidi khususnya bagi anggota dewan sempat menjadi perdebatan di kalangan anggota DPRD. Sebagaian besar anggota dewan usul agar mereka mendapatkan tunjangan dana BBM. Namun, Pemkot sudah menolaknya.

“Memang kondisi pinjam pakai mobil dinas anggota dewan berbeda dengan mobil dinas Pemkot. Mobil dinas Pemkot biaya perawatan dan BBM-nya ditanggung oleh APBD. Setahu saya, satu mobil dinas Pemkot sehari mendapat jatah 10 liter BBM,” katanya.

Sementara itu, meski larangan pembelian BBM bersubsidi bagi mobdin pemerintah atau pelat merah sudah diberlakukan di Jatim, sejak 1 Agustus kemarin, namun masih banyak mobil yang dipakai anggota dewan belum ditempeli stiker wajib membeli BBM non-subsidi. Dan bahkan hamper semua mobil dinas anggota dewan yang berjumlah 40 unit itu tak berstiker. Bahkan, para wakil rakyat ini lebih suka nomer mobil dinasnya diangti dengan pelat hitam.

Para wakil rakyat berdalih hal itu mereka lakukan karena Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012  belum turun.

Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya Noer Oemarijati mengatakan, pihaknya sudah membagikan 50 stiker ke dewan, sesuai jumlah personil DPRD Surabaya. “Sudah kami bagi kok, kami punya bukti pengambilan stikernya," jelas Noer, Jumat (3/8/2012).

Dikatakan Noer, seharusnya, semua Mobdin baik di Pemkot maupun yang digunakan para anggota DPRD sudah ditempeli stiker. Bahkan, kendaraan plat hitam yang statusnya kendaraan dinas, juga harus ditempeli stiker. Bahkan kendaraan dinas roda dua, juga diwajibkan ditempeli stiker. "Karena sepeda motor plat merah juga dilarang mengisi BBM bersubsidi," sambung Noer.

Sumber:
surabayapost.co.id, surabaya.tribunnews.com

Tidak ada komentar: