Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Sabtu, 07 Juli 2012

Marak, Demo Menentang Kebijakan Sekolah


Kini sekolah negeri dan Dinas Pendidikan harus bersikap lebih hati-hati dalam mengelola pendidikan. Sebab akhir-akhir ini semakin marak aksi demo menentang kebijakan sekolah dan Dinas Pendidikan. Selain memprotes kebijakan tentang pelarangan siswa yang tidak ber-KK masuk sekolah negeri, juga ada demo anak miskin yang ditolak masuk sekolah negeri. Terakhir para buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Gresik melakukan protes terhadap pungutan pendaftaran sekolah negeri.. 

Unjuk rasa para buruh di Gresik digelar di Kantor Dinas Pendidikan Gresik Kamis (05/07/2012). Mereka menuntut agar sekolah bersih dari pungutan.

Kalangan buruh mengatakan, pungutan itu akan membuat beban buruh  sangat berat. Ini karena gaji buruh hanya sekitar Rp 1.250.000 saja. Selain itu kalangan buruh juga menuntut adanya transparansi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka menilai dana ini rawan penyelewengan.

Salah satu pungutan yang dipersoalkan buruh adalah pungutan untuk mendapatkan formulir masuk ke sekolah negeri yang berkisar antara Rp 75.000 - Rp 80.000. “Belum lagi biaya daftar ulang yang seharusnya gratis, tapi dari pihak sekolah melakukan pungutan," kata Agus Budiono Ketua SPBI Gresik saat di depan Kantor Diknas Gresik.

Agus mengatakan, penjualan formulir itu ditemukan saat siswa mendaftar di RSBI. Ia prihatin dengan  sistem pendidikan di Gresik. Pasalnya, adanya sekolah RSBI menyebabkan anak buruh yang semula layak masuk karena kepandaiannya, malah tidak diterima karena tidak mampu membayar uang pendaftaran.

Menurut Agus, aksi turun jalan ini sebagai bentuk kekecewaan  kaum buruh terhadap carut marutnya pendidikan di Gresik.  "Jika tuntutan kami tidak dipenuhi kami bakal akan turun jalan dengan massa lebih banyak lagi," ujar Agus Budiono.

Menyikapi tuntutan massa buruh ini, Sekretaris Dinas Pendidikan (Diknas) Gresik, M.Nadlif menyatakan soal biaya pendidikan di sekolah reguler dan RSBI memang berbeda. Kendati demikian semua mekanismenya diatur dalam koridor.

"Kalau memang ada anak buruh memenuhi syarat masuk sekolah RSBI. Seharusnya dibebaskan dari biaya. Sebab, semua biaya yang berkaitan dengan pungutan harus ada izin dari bupati," tandasnya. 

Beberapa hari lalu di Surabaya terjadi aksi mencegat Walikota dari sejumlah warga miskin karena anaknya ditolak masuk sekolah negeri. Mereka khawatir anaknya tidak dapat sekolah karena beaya pendidikan di sekolah swasta mahal.

Akhir bulan lalu, warga kawasan Keputra Surabaya juga melakukan aksi demo gara-gara anak mereka ditolak masuk SDN VI Keputran. Penolakan dari pihak sekolah disebabkan mereka belum memiliki KTP dan KSK walaupun sudah puluhan tahun tinggal di Surabaya.

Setelah aksi demo, akhirnya pihak sekolah melunakan sikap dengan menerima 15 siswa dari penduduk yang tidak memiliki identitas kependudukan Surabaya. Keputusan ini membuat warga histeris, terutama ibu-ibu yang membawa anak mereka ke sekolah.

"Silahkan ibu dan bapak mengambil formulir pendaftaran. Saya hanya menjalankan perintah dari pimpinan saja," Kepala SD Negeri Keputran VI
Titik Mainarti, Sabtu (30/6/2012).

Tidak ada komentar: