Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Sabtu, 28 Juli 2012

Kompolnas Tengarai Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Bimtek Ketua DPRD Surabaya



Kompolnas mulai tidak sabar dengan penyelesaian kasus Bimtek yang melibatkan Ketua DPRD Surabaya. Lembaga yang bertugas mengawasi kinerja kepolisian itu melihat berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus ini.

Berita Terkait:
Dua Kasus korupsi Mangkrak di Surabaya
Surabaya Kota Terkorup

Salah satu kejanggalan yang dilihat anggota Komisioner Kompolnas, M. Nasir, adalah tidak ditahannya tersangka. Dalam kasus Bimtek ini, Ketua DPRD Wisnu Wardhana sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal tahun 2012, tapi yang bersangkutan tidak ditahan. Selain itu penyidikan kasus tersebut tidak menunjukan perkembangan berarti sejak penetapan tersangka pada awal tahun ini.

Nasir berjanji pihaknya akan terus memonitor penanganan kasus bimtek agar tidak berhenti di tengah jalan. Menurur dia, kasus ini seharusnya telah tuntas, apalagi surat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) telah dikeluarkan. “Kami akan mengawasi penanganan kasus korupsi Bimtek yang melibatkan Ketua DPRD Surabaya,” jelas Nasir Jumat Malam (27/7).

Pihaknya akan mendesak Kapolrestabes untuk melakukan langkah yang lebih konkret atas penanganan kasus itu. “Kita akan tanyakan penanganan kasus ini sudah sampai dimana,” tandasnya.

Nasir menegaskan, Kompolnas  tidak akan membiarkan adanya permainan hukum antara kepolisian dengan tersangka. Karena, hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan maka penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus  dijalankan dengan tegas tanpa pandang bulu.  “Bukan hanya kasus korupsi saja,  kasus lainnya juga harus dituntaskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Tri Maryanto, membantah jika kasus korupsi Bimtek mandek. “Kami masih mencari bukti-bukti baru,” tandasnya.

Sedangkan, WW membantah adanya penyelewengan dana APBD yang digunakan untuk bimtek. “BPK saja tidak mengeluarkan pemeriksaan adanya penyelewengan APBD dalam penyelenggaraan bimtek 2010,” tandasnya.

Dalam kasus ini,  penyidik telah memeriksa lebih dari 35 saksi dalam kasus Bimtek, termasuk sembilan anggota dewan dan ketua dewan. Mereka masing-masing dari Pemkot dan anggota dewan. Saksi ahli hukum pidana korupsi dari Surabaya juga telah dimintai keterangan.

Kasus yang merugikan APBD kota Surabaya sebesar Rp 2,7 miliar itu sempat menjadi perhatian publik. Tapi sudah setahun ini penanganan kasus tersebut tidak kunjung kelar. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan supervisi terhadap penyidikan kasus tersebut dengan merekomendasikan agar kasus tersebut dilanjutkan penyidikanya.

Selain kasus Bimtek, yang saat ini tak jelas penanganannya adalah dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Surabaya. Kepala Dinas juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kelanjutan kasus ini  tak ada kabar beritanya.

Kejanggalan lainnya penanganan kasus korupsi di Surabaya, para tersangka selalu tidak ditahan. Di samping kedua kasus tersebut juga ada kasus korupsi jasa pungut yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf, Meskipun jadi tersangka, ia tidak ditahan dan ketika divonis bersalah dia kabur.
Sumber: http://surabayapost.co.id