Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Rabu, 11 Juli 2012

Inilah Aturan yang Melarang Sekolah Jualan Seragam


Sampai sekarang masih banyak ditemukan kasus pungutan di sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama negeri. Di antaranya ialah kasus penjualan seragam sekolah, kain ataupun perlengkapan sekolah. Padahal pemerintah sudah membuat peraturan yang melarang segala bentuk pungutan tersebut. Kenapa hal tersebut masih bisa terus terjadi. Apakah ini karena pihak Diknas tidak tegas menegakan peraturan?

Sekretaris Disdikpora Karanganyar, Nur Halimah, sekolah dilarang menjual seragam, buku dan lembar kerja siswa (LKS) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2012/2013.

Menurut dia,  pembelian seragam langsung diserahkan kepada orangtua/wali murid. “Silakan mau beli seragam di toko atau di pasar karena itu hak orangtua/wali murid,” katanya saat ditemui wartawan, Kamis (14/6/2012).

Sesuai peraturan pemerintah (PP) No 17/2010 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Permendikbud No 60/2011 tentang Pemungutan Pendidikan, setiap kepala sekolah dilarang mengelola keuangan sekolah. Itu artinya,  kata dia, setiap sekolah dilarang menjual seragam, buku dan LKS kepada siswa baru.

Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan Disdikpora se-Soloraya membahas larangan sekolah menjual seragam, buku dan LKS.  Selama ini, pihaknya juga telah mensosialisasikan larangan tersebut pada setiap sekolah. “Kami akan memonitoring setiap sekolah selama proses PPDB. Kepala sekolah yang terbukti menjual seragam akan diberi sanksi,” jelasnya.

Peraturan yang berisi larangan melakukan pungutan itu tertuang  dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

Dalam pasal 3 peraturan tersebut dinyatakan: “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut  biaya investasi  dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya.

Lalu bagaimana dengan penjualan baju seragam, kain maupun peralatan sekolah lainnya. Memang di dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang penjualan baju seragam dan perlengkapan sekolah. Tapi dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan: “Pungutan adalah penerimaan  biaya pendidikan pada  sekolah yang  berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung.” Jelaslah bila merujuk pada pasal ini penjualan baju seragam atau kain termasuk pungutan.

Lalu aturan semacam ini untuk jenis sekolah yang mana saja?  Menuru pasal 1 ayat 1 sekolah yang dimaksud adalah “satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar  yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk  Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan  Sekolah Menengah Pertama Terbuka.”

Lalu bagaimana dengan sekolah swasta? Pasal 4 ayat 1 menyatakan, “Sekolah  yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan  pungutan:
a.  yang dikaitkan dengan  persyaratan akademik untuk penerimaan  peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau  kelulusan peserta didik; dan
b. untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga
representasi pemangku kepentingan sekolah.

Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan, “Sekolah  yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang  melakukan
pungutan kepada peserta didik, orang tua,  atau walinya yang tidak  mampu secara ekonomis.”
Pasal 5 ayat 1 menyebutkan,  “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan       
operasional tidak boleh memungut biaya operasi. Lalu ayat 2 menyatakan,  jika sekolah
melakukan pungutan biaya operasi maka sekolah harus:
a. memperoleh persetujuan tertulis dari  orang tua atau wali peserta
didik;
b. memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah;
c. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan
provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, sesuai
kewenangan masing-masing; dan
d. memenuhi persyaratan :
1) perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan
dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran
tahunan yang mengacu pada SNP;
2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara
transparan kepada pemangku kepentingan sekolah;
3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah;
4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh  sekolah, terpisah
dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan
5) penggunaan sesuai dengan perencanaan.

Sumber ;
www.solopos.com dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama