Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Jumat, 22 Juni 2012

Masa Depan Suram Membayangi Para Pekerja Outsourching


Aksi buruh menentang outsourching


Perjuangan kaum buruh di Jatim untuk menuntut penghapusan outsourching terus dilakukan. Paska janji Gubernur Jatim Soekarwo untuk melakukan moratorium outsourching pada May Day 2012, ternyata tak ada efeknya sama sekali. Sebaliknya justru semakin banyak saja perusahaan yang memberlakukan outsourching. Bahkan perusahaan negara seperti PLN memiliki tenaga outsourching ratusan ribu orang seperti petugas pencatat meteran.


Dalam rangka itulah ratusan buruh  PT Langgeng Makmur di Jalan Letjen Sutoyo Kecamatan Waru melanjutkan aksi dengan meblokade gerbang pabrik guna mendesak agar perusahaan itu tidak memberlakukan sistem outsourcing, Rabu (20/6/2012). Massa buruh berorasi di depan pintu gerbang pabrik sejak pukul 12.00 dan membubarkan diri pukul 13.40.

Massa buruh yang berasal  dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) itu, sebelumnya juga telah mendatangi Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Sidoarjo menyampaikan aspirasi serupa,yakni hapus sistem outsourcing.

Catur Adi Prasetyo,wakil buruh menyatakan aksi itu guna mendesak agar PT Langgeng Makmur tidak menerapkan sistem outsourcing. Dia menyebut manajemen memakai pekerja outsourcing pada bagian produksi."Padahal sesuai aturan,pemakaian pekerja outsourcing pada bagian produksi tidak boleh,"ucap Catur, yang juga buruh PT Langgeng Makmur.

Aksi blokade buruh dilakukan dengan memarkir sebuah truk yang dilengkapi pengeras suara di depan pintu gerbang perusahaan produk berbahan plastik itu. Sejumlah buruh bergantian orasi dengan naik truk itu. Sedangkan para buruh lainnya duduk-duduk di depan truk ini.
Dalam pertemuan antara wakil buruh dengan wakil manajemen, belum ada keputusan soal tuntutan itu. Menurut Catur Adi Prasetyo, sekretaris Federasi Serikat Buruh Madani (FSBN) PT Langgeng Makmur, tiga wakil manajemen hanya menjanjikan meneruskan tuntutan buruh ke pemilik perusahaan.

Karena itu, Catur menyatakan akan kembali berunjuk rasa  Selasa (26/6/2012) mendatang, dengan jumlah massa yang lebih banyak."Kami akan demo lagi dengan massa lebih banyak," tuturnya.

Sementara itu,manajemen PT Langgeng Makmur belum bisa dikonfirmasi soal tuntutan para buruh tersebut. Beberapa satpam perusahaan mengaku tidak tahu nama wakil perusahaan yang mengikuti pertemuan itu.
Sebelumnya ratusan buruh meluruk kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Sidoarjo,di Jalan Raya Jati, Rabu (20/6/2012). Mereka mendesak agar Dinsosnaker Sidoarjo menertibkan sistem outsourcing yang cenderung melanggar aturan. Mereka adalah massa buruh yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) mendatangi kantor Dinsosnaker.  "Kedatangan kami ke Dinsosnaker untuk meminta agar sistem outsourcing dihapus, karena merugikan para buruh," ucap Doni Arianto, aktifis FSPMI.

Koordinator aksi, Tarmuji menambahkan menjamurnya sistem outsourcing akibat lemahnya pengawasan dari Dinsosnaker Sidoarjo. Dia juga menuding Dinsosnaker cenderung membela kepentingan perusahaan jika dibandingkan dengan kepentingan para buruh.

Aksi massa buruh ini sempat memanas, saat polisi meminta truk yang ditumpangi buruh untuk diparkir di halaman sisi timur kantor Dinsosnaker. Seorang buruh yang berorasi di atas truk hendak diturunkan paksa oleh polisi karena menolak permintaan itu. Namun upaya ini urung dilakukan karena diredam polisi lainnya. Aksi ini dijaga ketat aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki.

Tampak juga Kapolsek Kota Sidoarjo Kompol Mujiono memantau sejumlah buruh yang bergantian orasi menyampaikan tuntutannya. Pukul 11.30, massa buruh lalu membubarkan diri menuju PT Langgeng Makmur di Waru untuk menyampaikan tuntutan lainnya.
Rencana aksi mogok kerja juga disampiakan pekerja outsourcing PT PLN. Rencana ini  mendapat respons pihak manajemen PT PLN. Pihak manajemen PLN menyatakan, agar pekerja outsourcing tersebut mengurungkan niat melakukan mogok kerja pada 1 Juli mendatang.

Manager Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan perusahaan yang menjadi lembaga penyalur tenaga kerja outsourcing kepada PLN.

Bambang mengatakan, pihak PLN mempekerjakan pembaca meter tagihan listrik sesuai aturan yang berlaku, yakni UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sekaligus keputusan Mahkamah Konstitusional (MK) tentang tenaga kerja outsourcing yang terangkum dalam pasal UU No 13 tahun 2003.

"Pembicaraan terkait hal ini, lebih tepat dilakukan PLN dengan para penyalur tenaga kerja karena selama ini pun PLN berkoordinasi dengan lembaga penyalurnya, bukan dengan karyawan langsung. Yang kami tahu selama ini metode mempekerjakan karyawan outsourcing kami ya berdasarkan peraturan tersebut," ujar Bambang, saat dikonfirmasi hari ini (20/6/2012).

Sekadar informasi, 80 serikat pekerja di Jawa Tengah dari 80 rayon PLN di Jawa Tengah dan DIY mendeklarasikan pembentukan Federasi Serikat Pekerja Listrik Nasional (FSPLN). Federasi serikat pekerja itu bertujuan untuk memperjuangkan nasib 100.000 karyawan outsourcing PLN yang bekerja puluhan tahun tanpa status karyawan tetap

Pihak Federasi menyatakan, jika tuntutan pekerja soal pengangkatan menjadi karyawan tetap tidak dipenuhi, maka para pekerja outsourcing akan melakukan mogok kerja 1 Juli mendatang

Kenapa kaum buruh begitu getol memperjuangkan penghapusan outsourching? Dengan outsourching, masa kerja buruh hanya dibatasi sesuai dengan yang tertera pada surat kontrak (biasanya berlaku 2 tahun). Kalau kontraknya habis, bisa diperpanjang atau dihentikan. Kalau diperpanjang bukan berarti masa kerjanya bertambah menjadi dua tahun, tapi kembali lagi ke-0 tahun. Padahal dalam kondisi normal, semakin panjang masa kerja seseorang maka semakin tinggi pula gajinya. Biasanya setelah  masa kejra sekian tahun seorang pekerja mendapatkan berbagai fasilitas seperti THR dan gratifikasi 1 kali gaji secara utuh. Tapi fasilitas seperti ini tak akan didapatkan seorang pekerja outsourching karena masa kerjanya dianggap paling lama 2 tahun. Mengerikan bukan.

Selain itu kalau kontraknya tidak diperpanjang, ia akan kehilangan pekerjaan. Tidak ada jaminan ia akan begitu mudah mendapatkan pekerjaan kembali. Apalagi saat ini mencari pekerjaan sangat sulit. Alhasil masa depan seorang tenaga kontrak betul-betul suram. Sudah begitu, gajinya lebih rendah dibandingkan pekerja tetap. Padahal seharusnya tenaga outsourching gajinya lebih tinggi.

Saat ini banyak perusahaan yang memberlakukan system outsourching di bagian  yang seharusnya tidak boleh menggunakan system tersebut seperti pada bagian produksi. System outsourching sesuai aturan seharusnya hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, misalnya untuk pembangunan perumahan. Perusahaan-perusahaan itu mengadopsi system outsourching agar terlepas dari kewajiban memberikan jaminan sosial kepada para pekerjanya.
sumber: surabaya.tribunnews.com

Tidak ada komentar: