Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Jumat, 04 Mei 2012

Jadi Buron Kasus Korupsi


Musyafak Terancam Diberhentikan
Sebagai Anggota DPRD

lensaindonesia.com
Wakil Ketua DPRD KMS yang tengah menjadi buron karena kasus korupsi, Musyafak Rouf,  terancam dicopot keanggotaannya di DPRD Surabaya. Sejak buron sampai sekarang ia dikabarkan sudah absen dalam enam acara Sidang Paripurna.

Ketidakhadiran Musyafak ini, dianggap melanggar tata tertib (tatib) oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya. Hal ini dijelaskan Ketua BK Agus Santoso, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait tindakan badan yang dipimpinnya, Kamis (3/5/2012). 

 “Semua anggota dewan diatur dalam tatib, kode etik dan tata beracara BK. Baik anggota maupun unsur pimpinan. Nah, dalam aturan memang disebutkan kalau absen enam kali paripurna berturut-turut, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan,” tegasnya.

Saat didesak, apakah Musyafak sudah enam kali tidak mengikuti rapat paripurna, Agus memengatakan betul. “Memang sudah enam kali. Kami tidak menyebut personal, dan tidak mendiamkannya. Semua keputusan diambil dalam rapat,” sambungnya.

Saat ini  politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berstatus buronan Kejari Surabaya. Mahkamah Agung telah  menguatkan putusan pengadilan terkait vonis 1,5 tahun penjara bagi terpidana kasus grativikasi dana jasa pungut Rp 720 juta itu.

Akibat masalah ini Kejari terus menjadi sorotan public. Selain lalai tidak menahan tersangka sejak penuntutannya, lembaga ini juga dianggap lambat dalam melaksanakan eksekusi keputusan Mahkamah  Agung .

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus Musyafak bergulir atas laporan anggota FPKB Wahyudin Husein dan anggota Fraksi Demokrat Indra Kartamenggala, yang melaporkan bahwa Musyafak telah menerima gratifikasi jasa pungut (japung) senilai Rp 720 juta.

Dalam laporannya, Musyafak meminta uang japung melalui asisten II Pemkot, Mukhlas Udin, yang kemudian menyampaikannya kepada Sekkota Surabaya, Sukamto Hadi. Kedua orang ini bersama Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Pemkot Surabaya lalu menentukan besaran nilai yang diperoleh anggota dewan adalah Rp 720 juta.

Pada persidangan di PN Surabaya pada 21 Oktober 2009, keempatnya diputus bebas. Tapi jaksa mengajukan kasasi hingga MA mengabulkan kasasi jaksa pada 26 Januari 2011.

Pada 5 Maret 2012, salinan putusan MA nomor 1461 K/Pid.Sus/2010 untuk Musyafak baru diterima Kejari Surabaya. Sedangkan salinan putusan untuk 3 terdakwa lainnya belum turun.
http://surabaya.tribunnews.com/2012/05/03/musyafak-absen-enam-paripurna