Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 08 Mei 2012

Dagelan Hukum Kasus Japung di Surabaya


Vonis untuk Tiga Pejabat Pemkot Surabaya Misterius

Salinan vonis MA atas kasus jasa pungut yang telah menjerat Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf dengan hukuman penjara 1,5 tahun sudah turun. Kini Musyafak yang tak mau menerima putusan itu kabur. Ia memiliki peluang untuk kabur karena selama perkaranya disidangkan ia tidak dipenjara.

Yang misterius adalah putusan untuk ketiga terdakwa lainnya. Mereka adalah Sukamto Hadi (Sekkota Pemkot Surabaya), Muhlas Udin (Asisten I Sekkota) serta Purwito (mantan Kabag Umum).  Kabarnya putusan  sudah diketuk MA tapi salinan putusannya belum turun sehingga bagaimana vonis untuk ketiganya belum bisa diketahui. Ada kesan terjadi dagelan hukum di MA yang membuat ketiganya masih bebas menghirup udara segar.


Ada permainan apa sebenarnya antara MA dengan ketiga terdakwa tersebut? Apakah ini karena backing ketiga pejabat Pemkot Surabaya ini begitu kuat. Karena Sukamto Hadi dikenal sebagai keluarga dekat mantan pejabat penting di Pemprov Jatim.

Sementara Panitera Muda (Panmud) Pidana Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Soedi Wibowo saat dihubungi terpisah mengaku jika pihaknya sudah meminta informasi salinan putusan Sukamto cs Mahkamah Agung (MA).

"Sampai sekarang belum juga sampai ke sini. Tidak akan kita tutup-tutupi apabila salinan putusannya sudah kita dapatkan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus Musyafak bergulir atas laporan anggota FPKB Wahyudin Husein dan anggota Fraksi Demokrat Indra Kartamenggala, yang melaporkan bahwa Musyafak telah menerima gratifikasi jasa pungut (Japung) senilai Rp 720 juta.

Dalam laporannya, Musyafak meminta uang japung melalui asisten II Pemkot, Mukhlas Udin, yang kemudian menyampaikan kepada Sekkota Surabaya, Sukamto Hadi. Kedua orang ini bersama Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Pemkot Surabaya lalu menentukan besaran nilai yang diperoleh anggota dewan adalah Rp 720 juta.

Pada persidangan di PN Surabaya pada 21 Oktober 2009, keempatnya diputus bebas. Tapi jaksa mengajukan kasasi hingga MA mengabulkan kasasi jaksa pada 26 Januari 2011. Pada 5 Maret 2012, salinan putusan MA nomor 1461 K/Pid.Sus/2010 untuk Musyafak baru diterima Kejari Surabaya. Sedangkan salinan putusan untuk 3 terdakwa lainnya belum turun.

http://surabaya.detik.com/read/2012/05/07/171834/1911319/466/musyafak-belum-tertangkap-pengamat-hukum-khawatir-ditiru-terdakwa-lain

Tidak ada komentar: