Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Senin, 30 April 2012

UMK Hanya Cocok untuk Buruh Lajang


Inilahjabar.com

Pengamat perburuhan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr Hadi Subhan menyatakan bahwa Upah Minimum Regional (UMK) yang sekarang seharusnya hanya berlaku untuk buruh lajang dan dengan masa kerja 1-2 tahun saja. Tapi faktanya UMK diberlakukan juga untuk buruh yang sudah berkeluarga dan bermasa kerja 5-10 tahu.

 

Ia mengusulan kepada Muhaimin Iskandar Menakertrans untuk merumuskan skala upah buruh. Tujuannya agar UMK tidak diterapkan secara pukul rata kepada semua buruh. Dalam hal ini penetapan UMK bisa meniru pola PNS yakni bila beristri diberi tunjangan 10 persen dari UMK dan bila punya anak juga ada persentasenya.

 

Skala upah bahkan juga bisa mengatur standar yang jelas antara buruh yang produktif dan tidak produktif. Dengan demikian, skala upah buruh itu juga bermanfaat bagi perusahaan untuk peningkatan produktivitas buruhnya.

"Skala upah itu bisa diatur  lewat Permenakertrans. Bisa juga meniru pola PNS yakni bila beristri diberi tunjangan 10 persen dari UMK dan bila punya anak juga ada persentasenya, tapi saya kira terserah," katanya.

Menurut dia, catatan perburuhan yang juga penting adalah pengawas ketenagakerjaan yang jumlahnya masih kurang dan fungsinya juga kurang dioptimalkan. "Karena itu, Menakertrans hendaknya mengoptimalkan pengawas ketenagakerjaan, baik jumlah maupun fungsinya, agar buruh tidak menempuh jalur aksi jalanan atau mogok kerja, meski hal itu tidak dilarang UU," katanya.

Ia menilai pengawas ketenagakerjaan selama ini belum mampu menjadi mediasi dalam perkara pembayaran di bawah UMK, outsourcing, dan tindakan perusahaan yang cenderung merugikan buruh.

"Mereka (pengawas) bisa berfungsi sebagai PPNS (penyidik PNS) yang memberikan sanksi secara langsung bila menemukan pelanggaran, baik nota perigatan maupun pencabutan izin usaha," katanya.

Hingga kini, katanya, pengusaha belum sepenuhnya menjalankan aturan perburuhan, padahal bila mereka berpikir buruh sebagai aset akan menguntungkan, karena iklim usaha menjadi kondusif.(ant/ipg)

Sumber http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=2680b273f70a3bf476c6864bb738597c2012105861