Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Rabu, 07 September 2011

Agenda Publik Jadi Korban Konflik di DPRD Surabaya

GEDUNG parlemen memang selalu sarat kepentingan politik. Tak peduli di Senayan atau di daerah, semua memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing. Di DPRD Surabaya, konflik internal yang berlarut-larut bahkan membuat agenda publik terganggu. Sampai-sampai pembahasan menyangkut peraturan daerah (perda) dijadikan alat untuk bargaining antarkubu yang berseteru.

Sebagaimana diberitakan, tensi politik di gedung dewan memanas pasca mencuatnya kasus dugaan penyelewengan dana bimbingan teknis (bimtek) yang saat ini diusut Polrestabes Surabaya. Akumulasi konflik membuat jajaran dewan terpecah menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama adalah anggota dewan yang loyal kepada Ketua Dewan Wishnu Wardhana (WW). Mereka terdiri atas sebagian anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD), sebagian anggota Fraksi PDI Perjuangan, sebagian anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), dan anggota Fraksi Apkindo minus politisi Partai Gerindra.

Kelompok lain adalah anggota dewan yang kontra WW. Mereka adalah sebagian anggota FPD dan FPDS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, dan politisi Gerindra. Sedangkan Fraksi PKS, meski terlihat cukup dekat dengan kubu yang berseberangan dengan WW, berusaha bermain aman dengan tidak terlibat konflik secara langsung.

Perpecahan itu akhirnya berimbas terhadap agenda penting DPRD Surabaya. Rapat paripurna yang membahas pertanggungjawaban APBD 2010, misalnya, gagal dihelat karena diboikot kubu kontra WW. Pengesahan empat raperda lain juga terancam molor. Masing-masing adalah raperda penyelenggaraan perlindungan anak (PPA), izin usaha konstruksi, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).


Empat raperda itu terkait dengan kepentingan masyarakat. Pansus empat raperda tersebut memang telah dibentuk. Untuk raperda PPA, pansus telah menyelesaikan pembahasan. Saat ini raperda itu masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya. Namun, rapat-rapat dan pembahasan bisa jadi bakal alot karena kepentingan politik tiap-tiap anggota dewan.

Potensi paripurna yang tidak kuorum masih bisa terjadi, terutama dalam pengesahan raperda RPJPD. Sebab, pembahasan raperda itu juga menimbulkan konflik yang berakhir sementara dengan pengalihan pansus dari komisi B ke komisi A.

RPJPD tentu merupakan salah satu hal krusial bagi masyarakat Surabaya. Bagaimana tidak, RPJPD itu akan menjadi salah satu landasan dalam pembangunan di kota ini. Bila landasannya saja tidak segera selesai, bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan? Dalam hal ini, lagi-lagi kepentingan masyarakat dikorbankan. Bila tidak ada pihak lain yang netral, yang mau ikut campur dalam

konflik di DPRD Surabaya, tampaknya, kepentingan masyarakat akan terus menjadi korban. Sebagian kalangan berharap Gubernur Jatim Soekarwo menjadi penengah dalam konflik internal DPRD Surabaya.

Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memang memiliki wewenang formal untuk mengintervensi dewan. Namun, jangan lupa, Soekarwo juga politikus. Dia adalah ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebagai politikus, wajar jika banyak yang meragukan netralitasnya. Jadi, yang bisa menghentikan konflik internal di dewan ya hanya para anggota dewan itu sendiri.

Rabu hari ini (24/8) para anggota DPRD Surabaya periode 2009–2014 genap dua tahun menjabat. Selama rentang waktu tersebut, prestasi yang mereka hasilkan seakan nihil. Yang tampak mencolok justru kasus-kasus berbau korupsi maupun konflik internal. Jika para anggota DPRD Surabaya tidak menghentikan syahwat politik mereka yang kebablasan itu, jangan salahkan jika muncul aksi spontan dari elemen masyarakat yang mendesak mereka segera lengser.(Jambi Expres Online, Kamis, 25 Agustus 2011 10:42, Konflik DPRD Surabaya)

Tidak ada komentar: