Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Kamis, 07 Juli 2011

Izin Minimarket Harus Dibatasi


Marmudin Halirdiwiryo, SE,
Staf Ahli Fraksi Golkar DPRD Surabaya

Perizinan yang berupa SIUP ataupun Izin Usaha Toko Modern (ITUM) jangan hanya digunakan sebagai tanda legalitas saja. Tapi juga harus digunakan untuk melakukan pengaturan usaha minimarket dan usaha ritel lainnya. Misalnya saja untuk mengatur agar suatu usaha ritel di suatu kawasan jangan terlalu banyak karena bisa menjadi saling mematikan.

Hal itu dkatakan oleh Staf Ahli Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Marmudin Halirdiwiryo kepada Surabaya Raya di kantornya Senin,  4 Juli 2011. Dia melihat saat ini rencana Pemkot untuk menertibkan perizinan minimarket tak jelas arah dan tujuannya.

Dia mengatakan, dari sisi konsumen, semakin banyak usaha ritel jelas akan semakin menguntungkan. Barang yang dijual harganya jadi murah dan para pedagang akan berusaha memberikan servis terbaiknya, misalnya dengan menyediakan tempat yang nyaman. Tapi dari segi kepentingan pedagang, terlalu banyak usaha di suatu daerah jelas sama sekali tidak menguntungkan mereka.

“Mereka tidak akan bisa mengambil untung yang wajar karena persaingan terlalu  ketat. Dan pembelinya pun tak bisa tinggi karena banyak orang yang menjual barang dagangan yang sama,” katanya.

Menurut dia, Pemkot jangan hanya melihat kepentingan konsumen saja. Pemkot juga harus melindungi dan membantu perkembangan usaha pedagang. Kelihatannya, semakin banyak usaha akan semakin banyak menyerap tenaga kerja. “Tapi, kan, percuma, kalau ada orang baru  yang masuk ke  lapangan kerja, tapi yang lainnya harus tersingkir karena usahanya bangkrut,” katanya.

Karena itu dia berpendapat sebaiknya perizinan tidak hanya diberlakukan untuk minimarket tapi juga untuk toko-toko yang ada di pinggir jalan atau di pusat perbelanjaan. “Kalau peraturan  hanya untuk minimarket mereka bisa protes,” ujar mantan anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.

Sebagai konsekuensi perizinan sebagai alat untuk mengatur, tidak semua minimarket bodong yang mengajukan izin dikabulkan. Kalau ternyata  minimarket itu berada di suatu lokasi yang sudah banyak pedagang dengan jenis jualan yang sama, harus ditolak.

Dengan adanya fungsi pengaturan, tidak berarti orang yang mengajukan perizinan harus dipersulit. Di sini hanya perlu ditetapkan suatu persyaratan saja. Kalau sudah memenuhi persyaratan, tak usah dipersulit. Misalnya dengan menyediakan banyak meja atau meminta uang pelicin Di sini pentingnya pengawasan, yang biasanya dibaikan oleh Pemkot.