Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 28 Juni 2011

Misi Regulasi di Balik Perizinan Minimarket


Kata perizinan bisa membuat sebagian pengusaha merinding. Biasanya kalau mendengar kata ini, orang membayangkan sejumlah meja yang harus dilalui. Lalu ada orang-orang yang kadang memasang wajah galak dengan pertanyaan yang bernada garang, agar orang yang mengajukan izin ketakutan. Bisa ditebak tujuannya tak lain, supaya orang itu  khawatir izinnya sulit keluar kalau tidak memberikan ‘sesuatu’.

Perizinan sebenarnya tujuannya baik.  Perizinan biasanya digunakan untuk mengatur agar suatu usaha tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, dan bangunan yang didirikan memenuhi persyaratan teknis. Lalu untuk Izin Usaha Toko Modern (ITUM) seharusnya juga untuk menghindarkan supaya usaha tidak didirikan si suatu lokasi yang bukan peruntukannya, dan tidak tumpang tindih dengan usaha serupa di lokasi yang sama.

Namun yang terjadi sekarang ini misi perizinan tidak jelas untuk mengatur apa. Apa yang terjadi di lapangan, minimarket bisa dibangun di mana saja, meskipun di lokasi itu sudah banyak berdiri usaha serupa. Alhasil, terjadi persaingan yang tidak sehat dengan cara berlomba menurunkan harga. Usahapun menjadi tak menguntungkan lagi karena untung yang sangat tipis.

Selain itu perizinan digunakan olah para PNS untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Seringkali pendapatan tambahan dari perizinan ini jauh lebih besar daripada gaji resmi. Tak mengherankan bila PNS berusaha dengan segala cara agar pengusaha yang mengurus perizinan juga memberikan uang pelicin. Kalau ini yang terjadi tentu tujuan adanya perizinan tidak tercapai. Suatu usaha yang tidak memenuhi persyaratan izinnya bisa turun karena pengusahanya sudah membayar uang pelicin.

Ketua DPD Aprindo Jatim, Abraham Ibnu, Sabtu (25/6 2011) mengatakan, berdasarkan catatan Aprindo jumlah minimarket di Surabaya ada 488 lokasi ritel, sedangkan Disperdagin baru mengeluarkan IUTM sebanyak 65 unit. Dari  488 unit lokasi ritel itu, 164 di antaranya milik Indomaret, 180  Alfamart, 12  Circle K dan sisannya yang sekitar 132 milik peritel lain.
“Kalau yang diinformasikan Disperdagin hanya 65 toko ritel yang sudah punya IUTM berarti yang tidak punya IUTM ada 423 toko ritel. Jadi yang bisa dipersalahkan sebanyak 423 itu,” katanya.

Namun, lanjut Ibnu, para pengelola ritel atau para peritel tidak bisa disalahkan atas kondisi sekarang ini, terutama toko ritel yang didirikan sebelum 2011. Alasannya,  masih ada usaha ritel yang masih mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUP) dari Disperdagin. Sambil menunggu masa berlakunya SIUP tersebut habis, lanjut dia, pemilik ritel harus mulai mengurus IUTM. Sehingga begitu masa berlakunya SIUP tersebut sudah habis pemilik ritel sudah mengantogi IUTM. Dengan demikian tidak ada yang perlu dipersalahkan dalam masalah ini.

Namun menurut dia,  ada sejumlah pengusah ritel yang tidak mengindahkan ketentuan itu. Mereka ada yang tidak mengurus perizinannya untuk mendapatkan ITUM. Meski sudah diberikan surat peringatan oleh Disperdagin, namun mereka tetap tidak mengurusnya. “Nah, untuk menyikapi kondisi ini Aprindo mendukung tindakan penertiban oleh Pemkot,” katanya.

Selain itu,  ada peritel yang tidak mengindahkan kesepakatan antara Pemkot dengan Aprindo. Berdasarkan pertemuan antara Aprindo dengan Pemkot Surabaya pada awal 2011 lalu, untuk 2011 ini belum boleh ada ritel baru sebelum semua masalah perizinan yang lama tuntas semuanya. Namun, faktanya ada ritel baru yang didirikan pada 2011 ini. Salah satunya, Indomaret di Jl Diponegoro. “Kami sudah menegur pengelola Indomaret Diponegoro itu, tapi belum direspon,” ungkapnya.
Terkait dengan ini, lanjut dia, dari fakta ini kesannya peritel yang selalu salah. Padahal sebenarnya Pemkot Surabaya sendiri yang belum siap menerapkan perda IUTM Nomor 01/2010 dan disusul dengan Perwali Nomor 35/2010.

Meski sudah ditetapkan, Abraham menilai,  dari sisi standar prosedur maupun perangkat instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Surabaya sama sekali belum siap. Sebab  begitu SIUP mati dan ada yang mengajukan IUTM, sampai sekarang belum diproses. “Intinya, kami kooperatif terhadap semua peraturan yang ditetapkan Pemkot Surabaya,” katanya.
Saat ini Pemkot tengah gencar berkampanye supaya minimarket-minimarket itu mengurus ITUM. (Surabaya Post)

Tidak ada komentar: