Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Kamis, 10 Februari 2011

Pendidikan Politik Pemakzulan Walikota


Partai Demokrat telah memberikan pendidikan politik yang bagus dengan memberikan sanksi yang tegas kepada kadernya, Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana. Ia dipecat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat karena dinilai bertindak kebablasan ketika bersama anggota DPRD lainnya melakukan pemakzulan terhadap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Memang sejak awal masyarakat sudah geram dengan upaya DPRD Surabaya untuk menggoyang Walikota. Betapa tidak, Walikota yang baru terpilih, tidak diberi kesempatan sama sekali untuk menunjukan prestasi. Sebaga gantinya, tanpa ampun Walikota digempur dengan berbagai isu yang tidak begitu substansial.

Sebelum digoyang dengan masalah perwali tentang reklame, Risma digoyang dengan masalah jalan tol tengah kota. Begitu dilantik sebagai Walikota, DPRD Surabaya dengan dipimpin oleh Wisnu langsung memaksa Risma untuk menyetujui jalan tol tengah kota. Padahal sejak Bambang DH menjadi Walikota, Pemkot sudah menanggalkan program ini.

Aksi ini dilanjutkan dengan mempansuskan perwali tentang reklame yang dinilai cacat hukum dan merugikan kepentingan biro-biro reklame. Tak dinyana-nyana pansus ini ternyata berlanjut menjadi aksi pemakzulan. Masyarakatpun tak habis pikir kenapa persoalan yang tidak terlalu mendesak, digunakan untuk menggulingkan Walikota.
Secara obyektif, persoalan reklame tidak terlalu penting bagi masyarakat Surabaya. Naik atau tidak beaya reklame tak banyak berpengaruh terhadap kehidupan warga kota. Selain itu untuk menyelesaikan kesalahan dalam pembuatan perwali ada prosedurnya sendiri, yaitu cukup diadukan ke gubernur. Selanjutnya gubernur akan memerintahkan Walikota untuk mencabut atau merevisi perwali jika memang ada kesalahan.

Dalam berbagai kesempatan, DPRD Surabaya mengungkapkan alasan klasik bahwa apa yang mereka lakukan dalam rangka  melakukan kontrol. Namun masyarakat melihat kontrol yang dilakukan DPRD Surabaya sama sekali tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas. Yang membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa DPRD Surabaya begitu bersemangat menggebuk Walikota bila itu bersangkutan dengan kepentingan pengusaha. Karena baik dalam perwali tentang reklame maupun jalan tol tengah kota lebih dominan kepentingan pengusaha daripada warga kota. Banyak isu lain yang lebih mendesak untuk diangkat, misalnya saja kenaikan harga pangan yang sangat memberatkan warga kota atau misalnya nasib para pedagang pasar yang terpuruk setelah adanya pembangunan kembali pasar.

Apa yang dilakukan Wisnu memang bisa merugikan Partai Demokrat. Tanpa ada tindakan tegas, masyarakat akan menilai apa yang dilakukan Wisnu didukung oleh Partai Demokrat. Apalagi sebelumnya dalam soal jalan tol tengah kota gubernur yang mewakili Partai Demokrat memaksa Walikota yang berasal dari PDIP untuk tetap memprogramkan proyek tersebut. Sebelum itu gubernur juga menolak mengesahkan Perda penggratisan KTP yang bisa dilihat sebagai bagian adu strategi antara Partai Demokrat dan PDIP dalam perebutan jabatan Walikota.

Kalau DPP Parta Demokrat tidak menyemprit Wisnu, maka masyarakat akan menilai konflik antara Partai Demokrat dan PDIP terus berlanjut di DPRD Surabaya. Ini tidak saja merugikan PDIP yang sedang berkuasa tapi juga Partai Demokrat yang akan dianggap terlalu  nyinyir terhadap persoalan-persoalan yang tidak penting. Orang akan mempertanyakan kualitas daya pikir para wakil rakyat dari Demokrat.

Tindakan DPP Partai Demokrat untuk memecat Wisnu dari posisinya sebagai DPC Partai Demokrat Surabaya juga bagus untuk pendidikan politik. Rangkap jabatan sebagai Ketua DPC dan Ketua DPRD membuat seseorang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dan ini sangat rawan akan penyalahgunaan kekuasaan dan mudah menjerumuskan seseorang pemimpin partai pada tindakan yang tak terkontrol dan liar. Selanjutnya tindakan Partai Demokrat ini layak dicontoh partai-partai lain sehingga tak ada lagi rangkap jabatan Ketua DPC dan Ketua DPRD.



Tidak ada komentar: