Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Sabtu, 18 Desember 2010

Politik Kepentingan di DPRD Surabaya


Harapan warga kota Surabaya agar para wakil rakyat  benar-benar mewakili aspirasi rakyat tampaknya masih sulit untuk dipenuhi. Sebagaimana dipotret media lokal maupun nasional, para anggota DPRD Surabaya masih belum mampu secara obyektif menangkap aspirasi warga yang bersifat substansial. Yang terjadi adalah mereka cenderung terjebak pada kepentingan pribadi, partai atau para pemilik modal.
            Debat soal jalan tol tengah kota menjadi contoh yang paling aktual untuk masalah tersebut. Kita semua sudah tahu Pemkot Surabaya yang didominasi oleh PDIP sudah lama menghapus rencana pembangunan tol tengah kota dari agendanya. Namun pemprov dan pemerintah pusat yang mewakil Partai Demokrat tidak mau terima. Mereka dengan membawa investor ke gedung parlemen Surabaya membujuk para anggota dewan untuk menyetujui proyek jalan tol tengah kota untuk diagendakan kembali.
            Mudah diramalkan, para anggota DPRD yang mewakili kubu Partai Demokrat langsung memberikan dukungan. Di pihak lain kelompok PDIP serta merta melakukan penolakan. Membawa investor ke gedung parlemen untuk menggolkan proyeknya dengan mudah bisa menimbulkan kecurigaan bahwa para wakil rakyat mulai didekte para pemilik modal. Apalagi tanpa pikir panjang banyak  anggota DPRD Surabaya yang langsung menyatakan persetujuannya.
            Selain itu hadirnya  investor jalan tol ke gedung parlemen juga menunjukan karakteristik parlemen kita yang masih belum bisa melepaskan bayang-bayang kepentingan partainya. Hal yang sama pernah terjadi pada kasus penggratisan KTP, usulan anggaran insentif guru, dan mungkin banyak kasus lainnya yang tak terungkap ke permukaan.
            Menerima investor jalan tol ke gedung DPRD untuk menggolkan proyeknya juga menimbulkan masalah etis. Bisakah tindakan yang dilakukan para wakil rakyat ini  dibenarkan. Bagaimana kalau setiap orang atau kelompok yang ingin menggolkan proyeknya di Surabaya minta diundang DPRD Surabaya? Kalau setiap keinginan seperti itu dikabulkan tentu pihak parlemen akan kewalahan menampung begitu banyak keinginan.
            Di sinilah dibutuhkan kejelian di kalangan  wakil rakyat untuk menentukan siapa saja dan untuk tujuan apa, yang perlu diundang ke gedung dewan untuk beraudiensi. Kalau ada sekelompok warga yang mengadu tentang tidak lancarnya aliran air PAM di rumahnya tentu anggota dewan wajib menerimanya untuk dijadikan agenda pembahasan. Begitu juga halnya ketika warga memprotes kenaikan tarif PDAM, listrik, harga BBM, dan sebagainya, karena semuanya itu menyangkut kepentingan rakyat banyak. Begitu juga ketika orang mengadu tentang rumitnya mengurus izin usaha, KTP, pajak, dan pungli di instansi-instansi pemerintah.
Untuk meyakinkan perlu tidaknya jalan tol tengah kota, seharusnya anggota dewan cukup mengundang para pakar transportasi, ahli tata kota, dan pakar lingkungan yang memiliki reputasi baik. Dengan kehadiran mereka akan lebih gamblang plus minus kehadiran tol tengah kota terhadap kepentingan warga dan perkembangan kota secara keseluruhan. Kalau investor jalan kota yang dihadirkan, yang terkesan adalah bahwa program jalan tol tak lain hanyalah proyek pesanan investor, bukan untuk kepentingan rakyat banyak.

Tidak ada komentar: