Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 12 Oktober 2010

PKL Dipajaki 10%, Otak Pejabat Pemkot Perlu Dibongkar


Balai Kota memunculkan berita yang benar-benar memalukan. Betapa tidak, Pemkot berencana mengenakan pajak 10% kepada PKL. Yang membuat kita tak habis pikir, pajak itu dikenakan bagi PKL yang memiliki omset Rp 1 juta ke atas. Nah rencana itu tertuang dalam raperda yang diajukan Pemkot Surabaya ke DPRD Surabaya. 
Adanya rencana pengenaan pajak bagi PKL  menunjukan betapa para pejabat Pemkot tak memahami kehidupan warganya sendiri. Dari situ terbukti bahwa mereka tak pernah turun ke lapangan untuk melihat dari dekat kehidupan warga kota. Buktinya mereka tak bisa membayangkan berapa pendapatan bersih yang berhasil dibawa pulang PKL dengan omset Rp 1 juta rupiah. Kalau keuntungannya sekitar 50%, pemasukan bersih mereka sebenarnya hanya Rp 500.000/bulan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja tak cukup, bagaimana mungkin mereka bisa membayar pajak. Apa yang bisa diperbuat warga yang hanya memiliki penghasilan Rp 500.000/bulan. Bukankah UMR saja sudah mencapai lebih dari Rp 1 juta. 
Keuntungan 50% itu sudah merupakan perkiraan yang paling maksimal. Kenyataannya saat ini mendapatkan keuntungan 10% saja sudah bagus. Bahkan banyak di antara pedagang yang harus gulung tikar karena tak dapat pembeli atau merugi.  
PKL yang sekarang sangat berbeda dengan PKL  15 atau 20 tahun yang lalu. Dulu orang kena PHK atau keluar kerja, membeber tikar dan menggelar dagangan di pinggir jalan saja sudah dapat hidup. Kalau sekarang bukan pemasukan yang didapat tapi modal malah bisa ludes. 
Dengan banyaknya warga masyarakat yang tak mendapatkan tempat di sektor formal dan terkena PHK, banyak yang terjun menjadi PKL. Karena jumlah PKL semakin banyak, tak mengherankan kalau persaingan harga semakin gila-gilaan. Ini yang membuat para PKL tak bisa mendapatkan omset dan keuntungan yang wajar. Apalagi mereka yang bekerja pun banyak yang membuat usaha sampingan berdagang baik di toko maupun di rumah. Nah kenyataan inilah yang tak pernah ada di otak para pejabat pembuat kebijakan. Karena itu sangat layak kalau otak mereka dibongkar habis.


Tidak ada komentar: