Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Sabtu, 11 September 2010

Sewa Rusun Pemkot Naik Warga Ancam Demo


Senin, 11 April 2011 | 12:10 WIB

SURABAYA – Warga rumah susun (rusunawa) Dupak Bangunrejo dan Sombo mengancam akan demo a besar-besaran terkait dengan kenaikan tarif rusunawa. Bila, keluhannya tidak dihiraukan Pemkot dipastikan ratusan warga rusun akan turun ke jalan.

”Kami ingin dewan tekan Pemkot agar tarif sewa rusun yang tertuang di dalam perda itu direvisi. Sebab, tarif sewa rusun itu sangat mencekik penghuni rusun. Desakan itu, kami layangkan lagi ke dewan, Senin (11/4),” kata Ketua Forum Peduli Rusunawa Dupak Bangunrejo (FPRD) Syamsul Arifin, Senin (11/4).

Bila tututan warga rusun tidak dipenuhi, kata Syamsul, warga akan mengancam demo pemkot. Warga akan turun ke balai kota bersama penghuni rusun Sombo, Penjaringansari, Randu, Tanah Merah dan lainnya.

Desakan terus digulirkan, karena keresahan warga sudah mendekati kepanikan.

Kini warga mengirim surat lagi ke dewan yang intinya agar ketentuan tarif yang tertuang dalam Perda No. 10/2010 dan dituangkan dalam Perwali No. 59/2010 tentang Kenaikan Sewa Rusun Direvisi Ulang.

Menurut dia, belum lama ini petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya II dari Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan menempelkan selebaran di papan pengumuman strategis di masing-masing blok Rusunawa Dupak Bangunrejo.

Selebaran menyebut keputusan pemkot menaikan tarif sewa. Lantai I dari Rp20 ribu menjadi Rp122.508, lantai II dari Rp15 ribu menjadi Rp110.257, dan lantai III dari Rp10 ribu menjadi Rp 98.006.

”Sehubungan hal tersebut kami selaku penghuni rusun Dupak Bangunrejo menyampaikan sikap yang menjadi kesepakatan bersama,” terang Syamsul Arifin.

Sikap FPRD, katanya, juga diketahui dan disetujui Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMK) Kelurahan Dupak H M Arif AN, Ketua RW V Dupak Bangunrejo Tiksan, dan Ketua RT 21/RW V Rusun Dupak Bangunrejo Poegoeh Widodo.

”Selebaran pengumuman yang ditempel membuat penghuni resah sekaligus mempertanyakan legalitasnya karena tidak disertai tanda tangan dan stempel resmi pihak pemkot. Warga penghuni juga menolak tegas kenaikan tarif retribusi pemakaian satuan rumah susun yang tertera dalam selebaran,” sambungnya.

FPRD, kata Syamsul, berharap pemkot bersedia melakukan rapat dengar pendapat di dewan bersama warga. Permintaan tersebut sudah dilayangkan ke pemkot dan Komisi B DPRD Surabaya. ”Bila dalam waktu yang ditentukan kami belum mendapat tanggapan, dengan terpaksa kami akan melakukan aksi massa,” kata Syamsul Arifin, mengingatkan.

Selain itu Forum Penghuni Rumah Susun Sombo (FPRSS) Surabaya juga kompak mengkritisi kebijakan pemkot. FPRSS keberatan sekaligus menolak perda lantaran ada beberapa pasal dan ayat yang dinilai memberatkan penghuni.

Ketua FPRSS Sabullah membenarkan kalau warga Rusun Sombo juga resah. Pasalnya, keberatan sehubungan beberapa pasal berikut ayat Perda No. 2/2010 tentang pemakaian rumah susun yang sebelumnya pernah disampaikan ternyata diabaikan pemkot. ”Padahal Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim minta perda dikaji ulang, kenyataannya pemkot tetap memberlakukan,” keluh Sabullah.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Moch Machmud merespon keresahan warga. ”Surat dari dua forum penghuni rusun sudah kami terima dan pelajari. Ada kesan pemkot mengambil jalan pintas mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah) dengan menaikan tarif sewa. Pemkot mau gampangnya sendiri,” terang Machmud.

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pemkot supaya lebih kreatif menggali potensi PAD lainnya. Artinya, PAD yang tidak membebani warga dengan strata ekonomi menengah kebawah, termasuk penghuni rusun. ”Masih banyak kok potensi PAD lainnya, jangan mau gampangnya sendiri. Kalaupun ada kenaikan setidaknya warga dilibatkan. Usulan tarif baru harus dari bawah, jangan langsung diputuskan ditingkat atas, dan yang dibawah dituntut mengikutinya. Tidak bisa seperti ini,” papar mantan wartawan ini.

Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan, Ir Djumaji mengatakan, tarif sewa rusunawa Randu, Penjaringansari dan Wonorejo dipastikan tidak bisa turun sesuai harapan penghuninya. Ketentuan tarif sesuai Perda No. 10/2010 dan dituangkan dalam perwali No. 59/2010 tidak bisa diturunkan begitu saja. “Ketentuan dalam perda dan perwalinya segitu. Kalau penghuni mau diturunkan ya silahkan mengajukan keringanan ke Bu Walikota. Saya mana bisa menunrunkannya. Kalau saya putuskan sendiri saya yang dianggap melanggar peraturan,” katanya.

Kenaikan nilai sewa rusun Perda No. 10/2010 tentang tarif nilai sewa rusun dan dijabarkan dalam perwali No. 59/2010 tentang hal yang sama diberlakukan.

“Sosialisasi sudah kami lakukan sejak Desember 2010-Januari 2011, sekarang waktunya diterapkan,” ujarnya. pur

Tidak ada komentar: