Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Minggu, 26 September 2010

Ngurus KTP dan KSK Gratis…tis…!

Rabu, 23 Maret 2011 | 07:30 WIB

SURABAYA l SURYA Online – Warga Kota Pahlawan kembali dimanjakan oleh pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Berdasarkan pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) oleh DPRD Surabaya, siapa pun warga Surabaya yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dibebaskan dari ongkos pembuatannya.
Tidak hanya KTP, pemkot juga akan menggratiskan pembuatan Kartu Susunan Keluarga (KSK), akta kelahiran, serta akta kematian. Kendati kebijakan itu sudah disetujui DPRD, untuk pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
“Besok (hari ini), perda ini kami berikan ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Sedangkan untuk pelaksanaan di lapangan, kami masih menunggu instruksi dari Ibu Wali Kota,” papar Suhartoyo Wardoyo, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya usai sidang paripurna pengesahan Raperda itu, Selasa (22/3).
Penggratisan itu tercantum di Ayat (1) Pasal 8 Bab VI yang menyebutkan, besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan, struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran perda ini.
Dalam lampiran mencantumkan KTP, KSK, akta kelahiran, dan akta kematian besarnya retribusi adalah Rp 0. “Kata di perda tidak boleh menyebutkan kata gratis. Arti gratis dituangkan dalam bentuk nilai Rp 0. Hal ini biar tidak multitafsir,” kata Anwar, Ketua Pansus Raperda Retribusi KTP.
Dengan adanya pelayanan ini, diharapkan semua warga Surabaya memiliki kartu identitas. Perda juga menyebutkan, barang siapa yang tidak memiliki KTP akan diberi sanksi. Untuk bentuk sanksi ini, Anwar mengatakan, ada di raperda administrasi kependudukan yang sedang digodok oleh DPRD.
Anggota Komisi C, Reni Astuti menjelaskan, tidak ada alasan lagi aparat pemerintah ditingkat kelurahan maupun kecamatan meminta pungutan. Bahkan, jika ada oknum aparat yang minta-minta serta mengulur-ulur waktu pembuatan, mereka bisa dikenai sanksi berupa denda senilai Rp 1 juta.
“Warga yang mengetahui itu bisa melaporkan biar mereka disanksi. Kebijakan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik,” tukas politisi PKS ini.iks

Tidak ada komentar: