Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 10 Agustus 2010

Disperdagin Surati Minimarket Ilegal


Rabu, 9 Maret 2011 | 11:51 WIB
Surabaya- Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disperdagin) Pemkot Surabaya  melayangkan surat peringatan ke minimarket bermasalah atau ilegal. Jika surat itu tidak diindahkan pemkot akan menindak tegas dengan cara menutup minimarket tersebut.
“Tindak lanjut penanganan masalah minimarket tak berizin kami sudah mengundang dari asosiasi peritel (Aprindo) yang di dalamnya termasuk Indomaret, Alfamart dan semua toko moderen. Dalam pertemuan itu kami sudah sampaikan mereka harus segera mengurus semua perizinannya. Kalau tidak kami yang akan menertibkan langsung,” kata Kepala Disperdagin Kota Surabaya, Endang Tjatur Rahwaty dihubungi, Rabu  (8/3).
Dalam suratnya,  pemkot sudah memberikan penjelasan apa saja dokumen-dokumen atau persyaratan lain yang harus dilengkapi pengelola minimarket, yakni harus memiliki izin peruntukan tempat usaha (zoning), izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO) dan izin usaha toko modern (IUTM).
“Surat itu juga sudah diberikan ke induk minimarket sekitar seminggu lalu. Jika dalam batas waktu selama 30 hari dari surat tersebut diterima dan  tidak ada reaksi, maka Pemkot akan melakukan tindakan tegas berupa penutupan tempat usahanya,” ungkapnya.
Namun  sebelum menutup minimarket bodong, pemkot masih memberikan kelonggaran. Bila, setelah 30 hari tidak ada reaksi dari pengelola minimarket atau tidak memenuhi janji yang diberikan maka akan meluncurkan surat peringatan kedua  dengan batas waktu selama 7 hari. Selanjutnya, kalau mereka masih tetap tidak meresponnya, pemkot  akan memberikan peringatan ketiga. Surat peringatan ketiga ini bentuknya, seperti somasi kepada pemilik minimarket.
Setelah itu, lanjut dia, Disperdagin akan menyampaikan masalah ini ke Satpol PP, karena lembaga ini yang punya kewenangan penegakan peraturan daerah (perda), untuk melakukan eksekusi penutupan.”Apabila mereka sudah datang ke tempat kami untuk menindaklanjuti pengurusan izin IUTM, mereka harus membawa persyaratan yang runtut, yakni membawa izin zoning, IMB dan HO, karena IUTM yang dikeluarkan Diperdagin merupakan izin operasional minimarket yang terakhir. Kemudian, masih ada izin prinsip yang dikeluarkan walikota,” jelasnya.
Menurut dia, setelah kasus minimarket bermasalah tidak dilengkapi perizinannya diungkap Komisi A DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya membentuk Tim Kajian Sosial Ekonomi terdiri dari gabungan instansi pemerintahan. Di antaranya dari Disperdagin, Dinas Perhubungan (Dishub), DinasCipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Badan  Lingkungan Hidup (BLH), Dinasker dan Dispenduk.
“Walikota sudah membuat perwali tentang pembentukan tim kajian sosial ekonomi,
dalam pendirian minimarket atau toko modern lainnya yang saya tidak menyebutkan satu per satu,” kata Endang.
Ia  mengaku tim tersebut bertugas mengevaluasi kelengkapan surat perizinan minimarket yang beredar di Kota Surabaya. Tujuannya, untuk mengetahui lengkap tidaknya dokumen izin yang dimiliki minimarket tersebut.“Tim akan mengkaji semua kelengkapannya. Begitu lengkap, kami akan membuat rekomendasi ke walikota untuk diterbitkan izin prinsipnya,” jelasnya.

Selain itu, dalam pendirian minimarket pengelolanya harus menyertakan dokumen kemitraan yang di dalamnya menyebut adanya produk usaha kecil menengah (UKM), menyerap tenaga kerja lokal, sesuai dengan Dalam perpres (peraturan presiden), maupun permen (peraturan menteri).
Dia juga harus mencantumkan kepadatan penduduk di sekitar lokasi minimarket, sehingga bisa digunakan untuk menilai apakah di lokasi yang akan didirikan minimarket masih diperlukan penambahan minimarket baru atau tidak.
Diakui, di Surabaya ada sekitar 300 lebih minimarket yang baru maupun
yang sudah berdiri cukup lama. Bahkan, ada yang berdiri sebelum ada regulasi peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin usaha toko modern (IUTM).
“Dulu toko modern izinnya sama seperti toko-toko biasa, sehingga izin yang dimilikinya hanya SIUP. Tapi sejak tahun 2008, kami sudah tidak menerbitkan atau  memperpanjang SIUP baru. Mereka yang akan datang untuk mengajukan izin, akan kami berikan jawaban dengan surat, agar saudara melengkapi ini dan itu,” terangnya.
Ia  juga mencari sasaran minimarket yang tidak dilengkapi izin sama sekali, maupun tidak ada respon untuk mengurus perizinannya. Dalam operasi penertiban nanti, katanya,  kalau ada mini market yang belum memiliki izin sama sekali, maka dia bisa dianggap tidak punya etika. Selanjutnya, dia diminta untuk segera mengajukan izin ke pemkot. “Yang tidak izin apa-apa, tapi sudah beroperasi itu namanya tidak punya etika dan yang seperti ini akan menjadi sasaran utama kami,” jelasnya.pur
Berikut data dan jumlah minimarket yang dianggap bermasalah oleh Komisi A DPRD
Surabaya :
Alfamart :
Berizin HO 13 retail
Masih proses 4 retail
Belum berizin 40 retail
Berizin 51 retail
Tanpa keterangan  33 retail
Total 141 retail

Alfa Express :
Berizin HO 2 retail
Belum berizin 4 retail
Berizin 5 retail
Tanpa keterangan 3 retail
Total 14 retail

Circle K :
Berizin HO 8 retail
Belum berizin 1 retail
Tanpa keterangan 1 retail
Total 10 retail

Indomaret :
Berizin HO 50 retail
Proses 7 retail
Belum berizin 18 retail
Berijin 49 retail
Tidak berizin 1 retail
Tanpa keterangan 34 retail
Total 159 retail

Alfamidi :
Belum berizin 3 retail
Berizin 11 retail
Tanpa keterangan 4 retail
Berizin HO 12 retail
Total 30 retail

Superindo :
Berizin 1 retail
Tanpa keterangan 1 retail

Giant :
Berizin 2 retail
Tanpa keterangan 2 retail

Carrefour :
Berizin  1 retail
Tanpa keterangan  1 retail

Tidak ada komentar: