Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Sabtu, 21 Agustus 2010

Dicari Politisi Vokal Yang non UUD


Betapa sulitnya mencari politisi di parlemen  yang vokal tapi benar-benar karena dorongan hati nurani. Dari dulu sampai sekarang suara keras para wakil rakyat selalu berakhir dengan UUD (Ujung-Ujungnya Duit). Buktinya sekarang ini muncul isu adanya sejumlah pimpinan dan anggota dewan yang menerima gratifikasi dari Pemkot. Isu pemberian gratifikasi ini muncul setelah terjadinya percekcokan yang sengit antara DPRD dengan Pemkot Surabaya terhadap sejumlah isu seperti KTP gratis, tunjangan profesi guru, dan dana pilwali. Selain itu sebelumnya dewan juga bersuara keras terhadap perusahaan swasta yang diduga melanggar perizinan.

Munculnya isu pemberian gratifikasi itu memunculkan spekulasi bahwa mereka bersuara keras untuk meningkatkan bargaining posisiton. Setelah mereka terlihat kuat dan menakutkan, maka saatnya melakukan negosiasi untuk mendapatkan keuntungan dari eksekutif. Sasaran mereka adalah proyek-proyek besar yang membutuhkan persetujuan DPRD.

Kalau spekulasi ini benar, maka para anggota DPRD khususnya dari pihak oposisi telah melakukan kesalahan fatal. Permainan semacam ini sangat mudah dibaca dan beresiko tinggi bagi masa depan mereka sendiri maupun partai. Bayangkan kalau mereka sampai terseret persoalan hukum, maka habislah karir mereka di bidang politik. Partaipun terkenda imbas karena perilaku anggotanya pasti akan mengganggu reputasi partai.
Kalaupun motif mengkritisi kebijakan pemerintah demi untuk kemenangan partai di masa depan ini juga keliru. Karena berdasarkan pengalaman yang lalu komoditas yang efektif bagi partai oposisi bukanlah sikap kritis terhadap program yang diajukan pemerintah maupun pihak swasta yang melakukan pelanggaran perizinan. Apalagi kalau program yang dikritisi itu adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti KTP gratis, tunjangan profesi guru atau proyek semacam SSC.

Dulu pada tahun 90-an pada zaman Orde Baru, PDI pernah mendapatkan kenaikan suara yang mencolok di Surabaya karena memanfaatkan pengaduan masyarakat ke DPRD. Para anggota dewan saat itu benar-benar responsif dalam menanggapi pengaduan sehingga mampu menarik simpati masyarakat dalam pemilu. Tapi ketika terbukti setelah itu PDI melempem dalam menangani pengaduan masyarakat maka pada pemilu berikutnya suara partai itu turun drastis.

Ketika masih menjabat sebagai Walikota pada akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an, almarhum dr. Poernomo Kasidi selalu dengan sinis  menanggapi kritik keras para anggota dewan dengan menyebut kata-kata "UUD". Tampaknya hal itu berlangsung terus pada masa pemerintahan Soenarto Sumoprawiro sampai Bambang DH, dan kemungkinan besar pada zamannya Risma kalau berhasil memang di MK.

Tidak ada komentar: