Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Kamis, 22 Juli 2010

Tunjangan Guru Surabaya Jadi Korban Pilwali



Empat kali anggaran tunjangan profesi guru diajukan Pemkot Surabaya sejak Januari 2010, empat kali pula pengajuan itu ditolak oleh DRD Surabaya. Karena itu para guru sekolah negeri yang tengah menunggu cairnya tunjangan itu bersiap-siaplah untuk kecewa, karena dana itu tak bisa segera turun.

Kalangan DPRD Surabaya yang melakukan penolakan dengan terang-terangan menyatakan tak ingin pengajuan anggaran itu sebagai alat kampanye untuk coblos ulang Pilwali Surabaya. Saat ini Pemkot dipimpin oleh Walikota, Bambang DH yang menjadi pasangan Cawali Tri Rismaharini sebagai Cawawali. Mereka diusung oleh PDIP. Sedangkan para penentang adalah anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrat dan partai-partai lainnya yang punya Cawali sendiri.

Penolakan itu terjadi dalam rapat Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Surabaya tentang MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan) anggaran tunjangan profesi guru yang diajukan Walikota Surabaya, 9 Juli lalu. Penolakan ini disepakati 16 dari 25 anggota Banmus yang hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Banmus, Wisnu Wardhana, Rabu (21 Juli 2010).

Mereka yang melakukan penolakan mengangggap pengajuan anggaran tunjangan profesi itu ada udang di balik batu. Indikasinya, menurut anggota Banmus dari Gerindra, Eddi Rusianto, surat dari Kemendiknas tertanggal 14 Juni 2010 tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2010 sudah diterima jauh sebelumnya, namun Walikota baru mengajukan ke dewan pada 9 Juli 2010.
“Apalagi pengajuan tersebut mendekati pelaksanaan coblos dan penghitungan ulang. Jangan salahkan Banmus bila ada kesan dana tersebut dipolitisir. Untuk itu, Banmus sepakat menolak,“ungkapnya.
Dia juga menganggap dana tunjangan guru itu tidak mendesak. “Mengingat, ini tidak terlalu mendesak untuk dicairkan, Banmus sepakat menolak MPAK,”ujar Eddi lebih jauh..

Anggaran yang diajukan senilai Rp 198 milyar itu dimaksudkan untuk membayar tunjangan profesi guru sekolah negeri. Walikota berharap bisa dicairkan melalui MPAK saat ini juga. Sementara itu, Wisnu Wardhana dari Parti Demokrat yang menjagokan Cawali Arief Affandi  menghendaki pembahasan anggaran tunjangan guru disatukan dengan PAK pada 15 Agustus.Itu berarti setelah coblos ulang selesai pada 1 Agustus.

Memang sangat disayangkan apa yang menjadi hak guru dengan begitu enteng jadi bahan mainan politik para politisi. Mestinya apapun motivasi Walikota, tunjangan profesi guru adalah hak guru yang harus dicairkan tepat waktu. Mengganjal pencairan tunjangan guru sama halnya pemberangusan HAM yang seharusnya tak terjadi.

Tidak kali ini saja, persaingan politikdalam Pilwali Surabaya mengorbankan kepentingan masyarakat. Saat pengajuan Raperda KTP gratis, Pemkot Surabaya menghadapi ganjalan.Tapi saat itu bukan anggota dewan yang mengganjal tapi Gubernur.Karena Gubernurnya dari Demokrat sangat jelas motif politisnya Karena Demokrat tak ingin KTP gratis memberikan keuntungan bagi Cawali dari PDIP yang merupakan calon inkumben.

Foto: Matanews.com

Tidak ada komentar: