Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Senin, 26 Juli 2010

Siapapun Walikotanya, Bakal Jadi Sandera Parpol

Melihat persaingan politik antar parpol di DPRD Surabaya beberapa bulan menjelang coblosan pilwali dan juga coblos ulang, mulai tampak bahwa parlemen bukan lagi sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang. Tapi lembaga ini cenderung menjadi alat untuk menggembosi pemerintah yang berkuasa agar tidak bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Dalam jangka pendek, tujuannya jelas, agar partai yang menjalankan pemerintahan kalah dalam pilwali dan digantikan sosok dari partai yang kini menguasai parlemen. Meski hal itu berarti harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas.


Indikasi ke arah itu sudah mulai tampak ketika raperda KTP gratis diajukan ke DPRD Surabaya. Saat itu tampaknya tak ada instruksi untuk kalangan dewan untuk menjegal raperda yang diajukan beberapa bulan menjelang pilwali Surabaya itu oleh Walikota Bambang DH yang berasal dari PDIP. Atau mungkin saat itu anggota dewan masih telalu lugu sehingga masih malu-malu untuk main jegal-jegalan. Tapi raperda ini justru dijegal lewat pemerintahan propinsi yang dikuasai kubu Partai Demokrat dengan tampilnya Soekarwo sebagai Gubernur dengan dikembalikannya naskah raperda yang telah disahkan parlemen ke Pemkot Surabaya.


Indikasi lainnya terlihat ketika anggaran tunjangan profesi guru yang telah empat kali mengalami penolakan dari anggota dewan kota Surabaya. Padahal tunjangan profesi merupakan hak mutlak guru yang seharusnya bisa dicairkan tepat waktu agar tak mengganggu proses belajar mengajar. Alasan penolakan macam-macam mulai dari takut dijadikan alat kampanye coblos ulang sampai anggaran itu tak mendesak.


Yang terakhir, ancaman Ketua DPRD Surabaya yang dari Parti Demokrat untuk menggelar interpelasi dan hak angket  kalau Pemkot mengucurkan dana penyelenggaraan coblos ulang Pilwali 1 Agustus mendatang. Padahal coblos ulang itu harus segera dilaksanakan karena Mahkamah Konstitusi hanya memberikan tenggang waktu dua bulan kepada KPU untuk melaksanakan coblos ulang.


Ketua DPRD SurabayaWisnu Wardhana, seperti dikutip Surya, menyatakan coblos ulang dan hitung ulang yang ditetapkan oleh KPU Surabaya Minggu 1 Agustus 2010 harus diundur. Selain kesiapan teknis dianggap belum tutas, Wisnu juga mempertanyakan pengucuran anggaran oleh Pemkot Surabaya. “Hibah itu uang negara seharusnya ada pengetahuan DPRD. Kami akan pertanyakan ke Pemkot,” ujar Wisnu.
Wisnu menyatakan DPRD akan menggelar hak angket setelah dilakukan interpelasi pada Wali Kota dijalankan. Dengan demikian DPRD akan meminta keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan coblos ulang ke semua pihak.

Sementara Bambang DH menyikapi hal itu menyatakan siap menghadapi interpelasi DPRD. Menurut Bambang secara hukum apa yang dilakukan Pemkot terkait alokasi dan pencairan anggaran Pemilukada untuk KPU Surabaya sudah sesuai aturan. “Kalau soal interpelasi silakan saja. Saya konsentrasi ke pekerjaan saja yang kurang satu bulan ini,” ujar Wali Kota Bambang DH di sela acara peringatan Hari Anak Nasional di Taman Bungkul, Minggu (25/7).

Menurut Bambang, KPU Surabaya adalah lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan pemilu. Oleh sebab itu saat KPU Surabaya menyatakan siap menggelar coblosan ulang pemilukada Kota Surabaya sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK), maka Pemkot Surabaya siap mendukung. “Kami juga sudah siap, itupun kami sudah punya payung hukumnya,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan pihaknya sangat hati-hati pada setiap pengajuan anggaran, apalagi anggaran pemilukada. Sebelum menyetujui, secara internal pemkot melakukan koordinasi soal aspek legalitas. “Tak hanya ke KPU ke lembaga lain juga, setelah rapat ada keputusan bisa atau tidak,” katanya.
Soal anggaran Rp 9,7 miliar, Bambang DH menyatakan siap bertanggungjawab. “Memang harus bertanggungjawab, tetapi tidak sedikit kasus kami membantu tapi justru disalahkan,” keluh Bambang.

Dalam menangani isu-isu perkotaan yang aktual sangat terlihat bahwa pendapat-pendapat yang dilontarkan para anggota dewan cenderung subyektif, partisan, dan cenderung berorientasi pada kepentingan partai. Kepentingan masyarakat tak dijadikan acuan utama. Kalau pola kerja para anggota dewan masih tetap seperti itu tampaknya ke depan siapapun yang akan menjadi Walikota akan menjadi sandera wakil-wakil parpol di parlemen. Mereka akan terus menerus merecoki kebijakan pemerintah sehingga gagal untuk memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya partai yang berkuasa kalah dalam pemilu mendatang.

Namun di kota seperti Surabaya, yang para pemilihnya relatif lebih kritis, cara-cara seperti itu akan sulit mencapai sasaran. Kegagalan partai yang memenangkan pemilu dalam unjuk prestasi, tak berarti lantas digantikan oleh partai oposisi yang asal beda pendapat. Boleh jadi keduanya akan sama-sama gagal total dalam pemilu dan pemenangnya justru partai gurem atau baru yang sebelumnya tak terlibat carut-marutnya pertarungan politik di parlemen.

Contohnya, keberhasilan Partai Demokrat sekarang ini merupakan bukti yang sulit dibantah Partai ini dulu partai gurem yang tak banyak terlibat pertarungan politik antara parpol. Di satu sisi partai-partai besar yang saling bertikai suaranya gembos, Partai Demokrat justru berhasil keluar sebagai pemenang.