Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Kamis, 08 Juli 2010

Pelajaran Korupsi dari Sekolah



Kenapa korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas? Jawaban yang pertama, karena penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih. Jawaban yang kedua, karena korupsi sudah beruratberakar di bumi pertiwi ini. Ketiga, karena orang Indonesia sudah mulai belajar korupsi sejak masa sekolah. Lho kok begitu? Bukankah sekolah tempat orang menimba ilmu dan menanamkan budi pekerti. Itu memang teorinya tapi prakteknya?
Ketika belajar PKN dan Ilmu Pengetahuan Sosial siswa mendapatkan pelajaran bagaimana menghindari perilaku tercela seperti korupsi. Tapi ketika di sekolah ada pungli dan penyiasatan terhadap aturan, di situlah siswa mendapatkan pelajaran korupsi.


Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya sekolah bebas beaya tak pernah benar-benar gratis. Ada saja trik yang dilakukan oleh sekolah untuk memberlakukan pungutan. Pada zaman orde baru SPP diganti dengan sumbangan BP3. Sekarang meskipun SPP untuk SD, SMP dan SMKN digratiskan ada saja pungutan yang dikenakan pada siswa, mulai dari uang seragam, uang buku, uang untuk bahan praktek sampai untuk kegiatan ekstra kurikuler. Ini pelajaran korupsi pertama untuk anak-anak kita di sekolah.

Di Surabaya Walikota, Bambang DH dan Ketua Bappeko, Tri Rismaharini telah mengumumkan  SMKN di Surabaya digratiskan seperti halnya SDN dan SMPN untuk mendorong siswa mau bersekolah di SMK. Namun ternyata SMKN-SMKN yang ada, memaksa para orangtua untuk membuat pernyataan miskin yang ditandatangani RT/RW dan Kelurahan agar anak mereka mendapatkan fasilitas sekolah gratis. Orangtua yang tidak bersedia membuat surat pernyataan tetap harus membayar SPP seperti biasanya. Kalau ditanyakan pada pihak sekolah semua itu atas instruksi Dispendik.

Dan ketika mereka mulai menjalani proses belajar mengajar, ternyata akhirnya juga tidak benar-benar gratis karena orangtua masih harus mengeluarkan banyak pembelian buku pelajaran, beaya pratikum, dan kegiatan ekstra kurikuler. Lalu apanya yang gratis karena untuk beaya praktik cukup besar.

Itu adalah pelajaran telikung-menelikung untuk anak-anak kita yang merupakan pondasi korupsi. Kata pejabat gratis, tapi kenyataannya hanya orang-orang yang mau mengaku miskin saja yang mendapatkan fasilitas itu. Sedangkan istilah miskin menjadi sangat rancu. Kalau menggunakan indikator yang digunakan oleh pemerintah, keluarga miskin adalah yang pendapatannya Rp 20.000/hari  ke bawah, jelas sebagian besar orangtua mereka yang bersekolah di SMK tidak miskin. Tapi karena semuanya ingin mendapatkan fasilitas sekolah gratis seperti dijanjikan Walikota dan Ketua Bappeko, mereka mau mengaku miskin.

Tapi sebenarnya mayoritas orangtua yang pendapatannya hanya sepadan dengan upah minimum yang sekitar Rp 1 juta atau sekitar Rp 35.000/hari, jelas masih berat untuk membeayai sekolah sampai setingkat SMA. Tapi kalau orang-orang yang dianggap tidak miskin ini tidak mau mengaku miskin, maka mereka harus rela mencari utangan ke sana ke mari untuk membayai sekolah anaknya.

Laporan yang diungkapkan oleh Harian Surabaya Post, Kamis, 8 Juli 2010, menunjukan betapa sekolah di SMKN tidaklah gratis. Seperti yang terjadi di SMKN 6 di mana orangtua dikenakan tarikan hingga Rp 2 juta untuk seragam sekolah, dan bahan-bahan praktek jurusan kecantikan, Rp 720 ribu untuk jurusan usaha perjalanan wisata dan Rp 720 ribu – Rp 780 ribu untuk jurusan multimedia.

Pungutan sebenarnya juga terjadi di SMKN-SMKN lainnya. Selain yang ditarik di muka, sebagian SMKN melakukan pungutan ketika proses belajar mengajar mulai berjalan. Pungutan itu mulai dari untuk pembelian buku pelajaran, uang untuk praktik, sampai kegiatan ekstra kurikuler. Hal ini juga terjadi di SDN dan SMPN. Mereka menunggu sekitar sebulan sesudah daftar ulang untuk melakukan pungutan agar tidak tercium pers.

Kabarnya Dispendik akan menerjunkan tim pemantau untuk mengawasi pungli di sekolah. Tapi berdasarkan pengalaman di masa lalu Kepala Sekolah nakal hanya terkena sanki mutasi. Tak mengherankan jika pungli masih terus terjadi dan banyak Kepala Sekolah yang kaya.

sumber foto: hmjsipiluph.wordpress.com

Tidak ada komentar: