Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Jumat, 09 Juli 2010

Menguji Kembali Program Dua Cawali


   
Pencoblosan ulang di lima kecamatan dan dua kelurahan, dan penghitungan ulang surat suara di seluruh kotak suara sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi kini membuka kembali peluang pasangan Cacak untuk memenangkan pilwali Surabaya. Sebab hasil pilwali yang diumumkan KPU 7 Juni lalu menunjukan, pasangan Risma-Bambang DH hanya unggul tipis, sebanyak 30.671 suara.


Mampukah pasangan Cacak memenangkan peluang ini dan menggagalkan Tri Rismaharini menjadi Walikota wanita pertama Surabaya? Atau justru pencoblosan dan penghitungan ulang itu malah semakin mengukuhkan kemenangan pasangan Risma-Bambang DH?
Perbedaan suara yang tipis sangat rentan terhadap perubahan hasil pilwali. Apalagi ada suara milik tiga pasangan lainnya yang kemungkinan bisa berubah arah. Perubahan juga dimungkinkan kalau terjadi perubahan jumlah dan komposisi pemilih. Sebagai akibat sebagian pemilih malas untuk mengikuti pencoblosan ulang atau warga yang awalnya tidak menggunakan hak pilihnya, dalam pemilihan ulang berbalik menggunakan hak pilihnya.
Sambil menunggu coblosan ulang, ada baiknya kita menimbang-nimbang kembali program-program unggulan yang ditawarkan oleh kedua pasangan. Tidak ada salahnya dalam tenggang waktu yang mepet ini, para pemilih menimbang ulang pilihannya agar Walikota yang terpilih nantinya sesuai harapan warga kota Surabaya.
Kita mulai dari program Cacak yang mengusung tiga pilar program pemerintahan, yaitu bantuan modal Rp 1 milyar untuk setiap kelurahan, pembangunan satu pasar lingkungan untuk setiap kelurahan dan penciptaan 100.000 lapangan kerja baru.
Bantuan modal Rp 1 milyar untuk setiap kelurahan sangat  pro rakyat. Kalau pengorganisasian bantuan ini bagus, akan mampu menggerakan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Surabaya. Roda ekonomi akan bergerak cepat dan tenaga kerja akan banyak tersedia.  Tapi kalau pengorganisasiannya acak-acakan hanya akan menambah daftar para pejabat yang ditahan KPK karena kasus korupsi.
Untuk program pembangunan satu pasar untuk setiap kelurahan tampaknya bakal menjadi program yang mubasir. Saat ini pasar-pasar yang ada cenderung sepi dan ditinggalkan pembeli karena dikepung PKL dan toko-toko di sekitar pasar. Sekarang ini perdagangan berkembang di sepanjang jalan sehingga pasar kini bukan lagi tempat yang kondusif untuk berdagang. Karena itu Surabaya tak membutuhkan penambahan pasar. Apalagi kalau melibatkan investor, yang tak pernah mau tahu kondisi para pedagang yang sulit.
Program Risma-Bambang
Risma-Bambang memiliki program andalan untuk menjadikan RT/RW menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Lembaga ini akan diperlengkapi dengan fasilitas ellektronik untuk melayani pendaftaran siswa sekolah, jamkesmas, pelayanan birokrasi. . (http://www.risma-bambang.com)
Kalau program ini diterapkan dengan konsisten tentu akan banyak menyerap tenaga kerja di masing-masing wilayah. Sebab dengan fungsi barunya, RT/RW akan membutuhkan banyak pegawai baru. Selain itu masyarakat akan mendapatkan banyak kemudahan pelayanan birokrasi karena mata rantai pelayanan menjadi semakin pendek.
Masalahnya apakah Risma-Bambang sudah siap mengorganisir RT/RW. Paling tidak apakah Walikota inkumben pernah melakukan ujicoba sebagai persiapan. Atau ini adalah ide baru yang datangnya mendadak untuk menarik pemilih tapi sulit dilaksanakan. Penerapan ide ini membutuhkan kesiapan SDM di lingkungan RT/RW yang bersangkutan. RT/RW nantinya harus memiliki kapasitas sebagai seorang manajer. Ini berbeda dengan yang terjadi sekarang di mana RT/RW yang terpilih tidak berdasarkan kriteria yang ketat. Lalu bagaimana pendanaannya, apakah sudah disiapkan dalam APBD?

Harus diakui beberapa program inkumben seperti pembenahan taman kota dan menggratiskan untuk masyarakat menjadi salah satu jualan yang menarik. Begitu juga prestasi memacu pertumbuhan APBD dan PAD. Tapi untuk pemerataan dan program meningkatkan kesejahteraan kalangan bawah termasuk PKL, rapor inkumben masih buruk..
Dalam masa pemerintahan inkumben, perlindungan terhadap tenaga kerja sangat minim. Ini terbukti dengan banyaknya tenaga kerja yang masih diupah di bawah upah minimum dan maraknya penerapan outsourching yang membuat masa depan para tenaga kerja semakin tidak menentu. Ditambah lagi masih banyak terjadi pungutan liar di sekolah-sekolah yang seharusnya gratis. Kalaupun ada tindakan, sanksinya hanya dimutasi sehingga efek jeranya kurang. Ditambah lagi sampai saat ini Pemkot masih tak berhasil mengatasi liarnya suporter Persebaya

Tidak ada komentar: