Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Jumat, 30 Juli 2010

Ketidakberesan Administrasi Keuangan Pemkot Surabaya


Hampir seluruh fraksi di DPRD KMS memberikan penilaian yang negatif terhadap laporan pertangungjawaban (LPJ) APBD Kota Surabaya 2009. Bahkan FPDI yang notabene merupakan fraksi pendudukung Walikota Surabaya, Bambang DH ternyata juga melontarkan kritik meskipun bernada lunak  Penilaian negatif ini berdasarkan laporan BPK yang memberikan opini tidak wajar terhadap LPJ APBD.
Dengan adanya opini tersebut berarti banyak penggunaan keuangan sebagai realisasi APBD kota Surabaya  yang tidak beres dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya ada dua faktor yng menyebabkan laporan keuangan itu mendapatkan penilaian buruk. Yang pertama, karena ketidakprofesionalan para pejabat Pemkot yang menangani bidang keuangan. Yang kedua, banyaknya anggaran yang dikorupsi sehingga laporan keuangannya cenderung manipulatif dan samar-samar.

Laporan keuangan dengan penilaian yang tidak wajar banyak terjadi di lembaga-lembaga yang korup. Misalnya saja di kepolisian, lembaga-lembaga peradilan, dan berbagai instansi pemerintah. Karena itu patut diduga penilaian buruk dari BPK terhadap LPJ Walikota itu karena banyaknya anggaran yang dikorup. Tentu ini menjadi semacam tamparan bagi para penegak hukum di Surabaya. Di satu sisi mereka nyaris tak memiliki kasus kejahatan kerah putih di lingkungan Pemkot Surabaya tapi di sisi lain laporan BPK mengindikasikan banyaknya anggaran pemerintah yang dikorup.
Kalau hanya karena ketidakprofesionalan pejabat, solusinya sangat mudah. Sekolahkan saja para pejabat itu ke jurusan akutansi pada berbagai universitas yang bermutu. Tapi kalau ketidakberesan laporan keuangan itu karena banyak anggaran yang dikorup tentu ini bahaya. Ini bisa mencerminkan rendahnya moralitas para pejabat dan juga sekaligus lemahnya penegakan hukum di kota ini.

Penilaian negatif terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD Kota Surabaya 2009 disampaikan oleh hampir seluruh fraksi di DPRD Surabaya dalam rapat paripurna, di Surabaya, Kamis, 29 Juli 2010.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) Ivy Juana mengatakan, pemkot dalam memberikan laporannya kurang profesional bahkan cenderung mengabaikan standar akuntasi pemerintahan sebagai dasar pijakan dalam pembuatan laporan. Selanjutnya ia menegaskan FPD siap membawa penilaian BPK ini pada instansi yang berwenang. "Bilamana masih ada laporan yang dirasakan masih disembunyikan, FPD akan mengambil langkah strategis yang bersifat taktis dengan membuat rekomendasi untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang," ujar Ivy.

Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicaranya Erick Reginal Tahalele bersikap lebih keras. Fraksi ini meminta pimpinan DPRD meneruskan temuan BPK kepada lembaga hukum. "Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti dengan penyidikan serta penyelidikan oleh pihak berwenang," katanya.

Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), yang merupakan fraksi pemerintah  memberikan sorotan bahwa hasil audit BPK itu harus dijadikan cermin bagi pemkot untuk semakin memperbaiki kinerja di masa depan, termasuk dalam penyampaian laporan keuangan. "Kami percaya pemkot tidak henti-hentinya berbenah diri sebagai perangkat birokrasi yang sungguh-sungguh profesional, dengan berpegang teguh pada prinsip 'good governance and clean goverment'," kata Khusnul Khotimah juru bicara FPDIP.

Tidak ada komentar: