Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Selasa, 13 Juli 2010

Jaksa Pemeras Layak Masuk Penjara


                                                 
Penyelesaian kasus jaksa pemeras, Resmi Nawangsih, yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jatim, akan menjadi indikator apakah telah terjadi reformasi di kalangan penegak hukum di Indonesia dan juga di Surabaya dan Jatim. Saat ini Resmi tengah menunggu sanksi dari Kejaksaan Agung dan untuk itu pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah memutuskan tidak memberikan palu sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kejagung.

Kalau sanksinya hanya tidak diberi palu saja, maka bisa dipastikan reformasi penegakan hukum macet total. Itu berarti cerita penegakan hukum  masih seperti jaman orde baru. Semuanya masih diselesaikan secara internal. Dengan hanya dinonaktifkan saja, jaksa pemeras akan menjadi virus tersembunyi di instansinya. Kalau masyarakat sudah melupakan kasusnya dan pimpinan berganti, jaksa tersebut akan bertugas kembali seperti tidak pernah terjadi kasus,  Bahkan boleh jadi suatu saat nanti dia akan mendapatkan promosi. Maka tak pelak kultur pemerasan dan suap akan tetap tumbuh subur. Jangan heran kalau kasus suap dan pemerasan akan terus terjadi di Jatim. Mestinya untuk jaksa pemeras tidak hanya diberikan sanksi internal yang keras berupa pemecatan tapi juga harus dijebloskan ke penjara karena tindakan jaksa itu masuk kategori tindak pidana korupsi.

Saat ini pihak Kejagung sedang memproses bentuk sanksi untuk jaksa pemeras Resmi Nawangsih. Tentang bentuk hukuman untuk Resmi, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Didik Darmanto hanya mengatakan,  sanksi yang diberikan bentuknya beragam. Paling ringan hanya peringatan. Namun terberat adalah kehilangan pekerjaan atau jabatan.

Apakah ini merupakan isyarat Resmi hanya dikenakan sanksi internal saja oleh Kejaksaan Agung. Padahal tindakan jaksa itu sudah masuk kategori tindak pidana korupsi yang harus diproses ke pengadilan. Kenapa Kejagung tidak segera menyerahkan kasus itu ke pihak kepolisian atau KPK untuk diiproses lebih lanjut tindak pidana korupsinya. Kalau ini tidak dilakukan berarti tidak ada reformasi di Kejaksaan Agung.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan bersalah dan memberi sanksi terhadap Resmi Nawangsih, yang dilaporkan melakukan pemerasan terhadap pengusaha "sludge oil", Jeanette Austin. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Didik Darmanto, mengatakan, proses pemeriksaan terhadap Resmi sudah selesai dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.
"Yang bersangkutan memang terbukti melakukan perbuatan tercela dengan cara meminta uang," ujar Didik ketika dihubungi wartawan, Jumat.

Dalam laporannya kepada Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi, sekitar April lalu, Jeanette menyebutkan selama menangani perkara itu Resmi selalu meminta uang kepadanya. Jeanaette mengaku dengan berat hati memenuhi permintaan uang Resmi sebesar Rp150 juta agar berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Namun ternyata kasus yang mulai disidik sejak pertengahan 2008 itu jalan terus.

Resmi juga meminta tambahan uang sebesar Rp15 juta sebagai imbalan mengubah bunyi pasal dari kata-kata "dan" menjadi "atau". Kata-kata itu memang menentukan berat ringannya dakwaan kepada Jeanette.
Berdasarkan penuturan pengacara Jeanette, Sholahudin Serba Bagus, penyerahan uang kepada Resmi selalu berlangsung pada jam kerja di ruang kerja jaksa tersebut di lantai 6 gedung Kejati Jatim di Jln. Ahmad Yani, Surabaya. "Saat penyerahan uang, saya diminta menunggu di luar ruangan," ucapnya.

Foto: Kantor Kejati Jatim di jl. A. Yani. Sumber: www.skyscrapercity.com

Tidak ada komentar: