Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Sabtu, 26 Juni 2010

Penganuliran KTP Gratis, Bermotif Persaingan Politik?


                                                  Pemberlakuan KTP gratis yang ditunggu-tunggu warga kota akhirnya urung dilaksanakan. Pemerintah Propinsi Jatim meminta perda KTP gratis itu direvisi dengan tenggat waktu sampai 2 Juni 2010 yang telah lewat. Namun tak urung masyarakat membaca penolakan perda ini bermotifkan persaingan politik yang tidak sehat. Bukankah Soekarwo berasal dari gabungan Partai Demokrat dan PAN. Sementara Walikota Bambang DH dari PDIP. Di sisi lain proses pembuatan Perda itu bersamaan dengan pemilihan Walikota Surabaya di mana calon dari PDIP dan Partai Demokrat berbeda.

Soekarwo tak ingin pasangan Cawali dan Cawawali dari PDIP mendapatkan keuntungan dari pemberlakuan KTP gratis. Kalau Raperda KTP gratis diloloskan begitu saja maka pasangan dari Partai Demokrat Cacak tentu akan dirugikan. Karena itu permintaan Gubernur agar Perda KTP direvisi lebih dulu dapat dipandang sebagai permainan tarik ulur agar pemberlakuan KTP gratis tak bisa dilaksanakan menjelang pemilihan Walikota Surabaya.
Hanya saja permainan politik seperti ini tentu kontra produktif. Walikota dan DPRD harus menggelar sidang ulang yang berkepanjangan hanya untuk membahas ulang Perda KTP gratis. Padahal masih banyak agenda penting lainnya yang harus dikerjakan. Yang jelas akibat permainan semacam ini warga kota yang dirugikan. Mereka harus tetap mengeluarkan beaya sebesar Rp 10.000 untuk membayar retribusi KTP.

Seperti diberitakan TEMPO Interaktif, Peraturan Daerah yang mengatur penggratisan KTP tersebut terganjal surat Gubernur Jawa Timur nomor 188/7251/013/2010 yang meminta perda tersebut direvisi. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam suratnya meminta agar dibuat dua perda, yakni perda tentang administrasi kependudukan, dan perda tentang penggratisan retribusi biaya cetak KTP, KK, maupun Akte Kelahiran. Untuk melakukan revisi, gubernur memberikan tenggat waktu hingga 2 Juni 2010 lalu. Namun hingga saat ini proses revisi belum bisa dirampungkan.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengatakan akan menegoisasikan kembali dengan gubernur ikhwal tenggat waktu revisi Raperda. Menurut dia, rencana penggratisan biaya pengurusan KTP, KK, dan Akte Kelahiran, sudah dilakukan sejak tahun 2004. Penggratisan biaya ditujukan untuk mendorong warga mengurus KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Dengan demikian pendataan kependudukan di Kota Surabaya menjadi akurat. ”Data kependudukan yang akurat akan mempermudah pemerintah menyusun program dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.”

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menyebutkan, dari 2,2 juta warga yang wajib ber-KTP, sekitar 300 ribu orang yang belum ber-KTP. 

Tidak ada komentar: