Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Senin, 07 Juni 2010

Menerima Kekalahan dengan Besar Hati

Hasil pilkada masih sering diwarnai dengan keributan. Biasanya mereka yang kalah mempermasalahkan segala kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan sebagai kecurangan. Padahal sebetulnya kelemahan penyelenggaraan belum tentu merugikan mereka yang kalah. Sang pemenangpun memiliki peluang untuk dirugikan. Dalam hal ini kansnya bisa fifity-fifty.

Yang sering terjadi tanpa dasar yang kuat, yang kalah langsung melaporakan ke kepolisian. Lebih jauh lagi mereka melakukan gugatan ke pengadilan, yang ujung-ujungnya membuat proses pelantikan pasangan pemenang pilkada jadi terhambat. Yang dirugikan akhirnya masyarakat. Karena banyak urusan menjadi tertunda karena pelantikan kepala daerah terpilih molor. Lalu yang lebih ironis lagi, gugatan itu kalah karena memang dasar-dasarnya tidak kuat.

Kasus seperti ini pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada pilgub Jatim hal serupa juga terjadi. Pihak yang kalah, Khofifah  Endar Parawansa menuntut penghitungan ulang. Setelah dilakukan penghitungan ulang di beberapa daerah hasilnya tetap. Tetp tak bisa menerima, kubu Khofifah mengajukan gugatan melalui MK dan di sini pun dia tetap kalah.

Tampaknya hal serupa bakal terjadi di Surabaya. Pasangan Cacak yang dalam penghitungan sementara kalah tipis sekitar 30,000 suara, menuduh terjadi kecurangan karena adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan pilwali. Seperti coblos termbus yang dianggap tidak sah. Padahal kalau disimak lebih dalam sebetulnya kesalahan-kesalahan seperti ini hanya human error, bukan kecurangan yang dimaksudkan untuk mengalahkan salah satu kandidat.

Seperti diberitakan Jawa Pos [ Senin, 07 Juni 2010 ], akibat masalah coblos termbus  penghitungan suara di Sukomanunggal berlarut-larut. Hingga pukul 19.00 tadi malam, PPK belum menyelesaikan rekapitulasi suara.  Ini merupakan buntut keributan pada 2 Juni lalu, dimana 9 dari 105 kotak suara di Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggl dibuka KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). KPPS beralasan surat suara itu belum dihitung di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, KPPS ingin menghitung surat suara yang tidak sah. Mereka awalnya tidak tahu bahwa coblos tembus itu ternyata dianggap sah. Waktu itu pembukaan kotak suara dilakukan dengan sepengetahuan ketua PPK setempat. Juga ada saksi dari tim Risma-Bambang dan Fandi-Yulius. Namun, begitu menginjak pembukaan kotak suara ke-9, panwascam setempat memperingatkan dan menghentikan penghitungan surat suara. Tim pemenangan Cacak juga memprotes keras dan meminta penghitungan ulang di kecamatan itu. Namun, tuntutan itu ditolak panwas.

Akhirnya, kemarin malam tim Cacak meneruskan kasus tersebut ke Polwiltabes Surabaya. Namun, polwiltabes mengembalikan lagi kasus tersebut kepada panwas. ''Kepolisian tidak bisa memproses kasus sengketa pilwali seperti ini,'' tuturnya. Dia juga mengatakan bahwa panwas akan memberikan sanksi kepada KPPS, PPS, dan PPK Sukomanunggal karena membuka segel kotak suara di luar jadwal. Hari ini ketiga lembaga itu dipanggil panwas. Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa masalah itu tidak menghentikan rekapitulasi suara. ''Proses penghitungan harus tetap berjalani," ujarnya.

Dalam penghitungan kembali terbukti bahwa kesalahan dalam memperlakukan coblos termbus bisa merugikan pasangan mana saja.Walaupun memang setelah dihitung ulang, suara itu banyak yang masuk tim Cacak.

Memang perilaku politik masyarakat kita belum sepenuhnya matang. Sistem demokrasi yang baru bisa kita nikmati sekitar 10 tahun ini belum cukup untuk mendewasakan perilaku politik masyarakat. Pengalaman bangsa kita dengan demokrasi memang minim. Pada zaman kerajaan, segala sesuatunya ditentukan oleh raja. Pada zaman penjajahan, partisipasi politik rakyat juga sangat dibatasi.

Pada zaman demokrsi liberal pada tahun 1950-an, rakyat Indonesia benar-benar menikmati demokrasi. Tapi masa itu datang terlalu singkat karena kemudian dikubur dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan dilanjutkan dengan Rezim Orde Baru yang otoriter. Pantas kalau masih sering dalam pilkada dan pemilu, pihak yang kalah belum bisa menerima kekalahan dengan besar hati.






Tidak ada komentar: