Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Jumat, 04 Juni 2010

Kemenangan Golput Bukti Rendahnya Kepercayaan pada Pemimpin




Adanya gejala sebagian besar warga kota yang tak menggunakan hak pilihnya (sekitar 59%) membuktikan bahwa kepercayaan terhadap para pemimpin sudah semakin menipis. Di kalangan mereka tumbuh pemikiran siapapun yang akan memimpin kota ini tak akan banyak membawa perubahan. Bagi sebagaian besar warga kota, hidup akan tetap susah. Beaya hidup akan semakin tinggi, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Tak akan ada penurunan tingkat kemiskinan, tak akan ada perubahan budaya birokrasi, tingkat pengagguran tak akan berkurang dan justru mungkin akan semakin besar. Tingkat kriminalitas juga akan semakin tinggi.

Semua itu bisa terjadi karena para Walikota yang memimpin kota ini tak pernah bisa merubah budaya birokrasi pemerintahan. Dari dulu sampai sekarang birokrasi pemerintahan tak peka terhadap kebutuhan masyarakat, lamban, korup, dan suka memeras,

Bukti kurang pekanya birokrasi pemerintahan dapat dilihat dalam hal penanganan tenaga kerja. Saat ini para pekerja dihadapkan pada persoalan pelik, mulai dari ancaman PHK sepihak melalui sistem kontrak sampai persoalan upah yang stagnan meskipun perusahaan tumbuh pesat. Mereka kesulitan memperjuangkan hak karena disnaker tak pernah melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan untuk menjamin ditaatinya UU ketenagakerjaan. Mereka hanya menunggu adanya pengaduan. Pengaduan yang masukpun sering dipermainkan sehingga semakin tidak menguntungkan kalangan buruh.

Selama ini kalangan buruh memperjuangkan hak-haknya melalui aksi unjuk rasa kalau perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha di perusahaannya macet. Tapi unjuk rasa ini sangat beresiko karena seringkali disnaker dan aparat penegak hukum tidak berpihak pada pekerja. Ujung-ujungnya buruh pasti kalah dan terancam PHK karena telah dianggap mengganggu perusahaan.

Seharusnya disnaker mengambil inisiatif untuk selalu melakukan inspeksi secara berkala dan terus menerus terhadap semua perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mengupah pekerjanya secara layak, tidak mempekerjakan tenaga kerja anak-anak dan memberikan beban pekerjaan yang diluar batas dan tanpa uang lembur. Tapi yang terjadi sekarang instansi ini baru bergerak kalau ada pengaduan. Tak mengherankan dari dulu sampai sekarang tingkat kesejahteraan para pekerja stagnan. Walaupun upah minimum sudah ditetapkan di atas Rp 1 juta, tapi masih banyak perusahaan yang memberikan gaji  Rp 500.000/bulan. .

Pemerintah seharusnya berkepentingan dengan kesejahteraan pekerja. Karena dengan tingkat kesejahteraan yang memadai daya beli masyarakat akan meningkat dan akan terhindar terjadinya kesenjangan ekonomi. Pada gilirannya dunia  usaha dan ekonomi secara keseluruhan akan bisa tumbuh dengan baik dan stabil karena didukung tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.

Ketidakpekaan juga terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan yang berniat melipatgandakan sejumlah tarif pelayanan di puskesmas dengan alasan pemasukan dari puskesmas sangat rendah dibanding dengan beaya yang sudah dikeluarkan pemerintah. Pejabat di Dinkes tampaknya tidak menyadari fungsi puskesmas sebagai tempat berobat kalangan warga yang tidak mampu. Kasus ini sama halnya dengan ketika retribusi KTP dinaikan dari Rp 3000 menjadi Rp 10.000 yang akhirnya kini telah dikoreksi dan digratiskan. Kenaikan dilandasi pemikiran KTP bisa dijadikan alat untuk menggali PAD.Padahal sebenarnya pembuatan KTP ini memiliki fungsi sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat.

Di intansi-instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak stafnya yang mengutip  pungutan liar untuk setiap jasa yang mereka berikan. Baik di kelurahan, PLN, kepolisian dan sebagainya. Mereka lupa bahwa mereka dibayar negara untuk setiap tugas yang mereka emban. Walaupun kutipan ini masih agak malu-malu dan diembel-embeli pungutan sukarela tapi kalau dibiarkan makan akan semakin menjadi-jadi seperti dulu.

Di lingkungan pendidikan, khususnya tingkat SD dan SMP, yang terkena wajib belajar, banyak guru yang tak rela sekolah digratiskan. Di antara mereka banyak yang menyebarkan opini, murid akan malas belajar dan suka mbolos karena sekolahnya tidak bayar. Dan para gurupun juga ogah-ogahan mengajar karena dengan tidak adanya pungutan sama sekali mereka tidak bisa "nyeper" lagi. Tak mengherankan bila mereka selalu mencari-cari celah untuk ngobyek lagi di sekolah. Padahal dibanding para pekerja swasta, para guru sekolah negeri ini nasibnya jauh lebih bagus karena beberapa tahun terakhir ini gajinya terus dinaikan dan di masa tua mereka mendapatkan pensiun.

Beberapa kepala sekolah bahkan latah menjadikan sekolahnya sebagai sekolah berstandard internasional. Titik beratnya bukan pada kualitas tapi pada uang gedung dan SPP yang selangit. Mereka tak mau tahu bahwai sekolah-sekolah itu milik negara yang memiliki fungsi sosial.

Karena kondisi yang tak pernah dapat diperbaiki itulah, banyak warga kota yang apatis terhadap hajatan pilwali. Mereka menganggap hajatan ini tak penting dan datang ke TPS hanya membuang-mbuang waktu saja.

Tidak ada komentar: