Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Minggu, 23 Mei 2010

Surat Ijo sebagai Komoditas Pilwali


Salah satu pasangan cawali-cawawali Dimaz (Bagio Fandi Sutadi-Mazlan Mansur) menjajikan akan melepaskan tanah surat ijo apabila nantinya terpilih sebagai Walikota Surabaya. Mereka bahkan berani membuat pernyataan akan mundur jika mereka tidak bisa memenuhi janji (Jawa Pos, Selasa, 25 Mei 2010).
Bagi warga kota, persoalannya adalah apakah layak tanah surat ijo dijadikan komoditas politik.

Status tanah surat ijo adalah milik Pemkot Surabaya, yang artinya juga milik negara. Kalau negara/pemerintah kota berniat menjual tanahnya harus bersikap adil, yaitu semua warga kota harus diberi kesempatan untuk membeli tanah tersebut. Jadi yang berhak membeli bukan hanya penghuni karena tanah surat ijo bukan milik pribadi.

Apalagi kalau nantinya Pemkot memberikan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Seperti yang terjadi pada harga sewa surat ijo yang jauh lebih murah dari harga sewa kontrak rumah biasa. Maka kalau kesempatan membeli hanya diberikan pada penghuni, maka ini berarti pemkot melanggar azas keadilan. bukankah selama ini banyak warga kota yang harus menabung atau membayar cicilan sampai puluhan tahun untuk mendapatkan rumah dengan harga pasar. Tapi kenapa untuk para penghuni tanah ijo diberi kemudahan untuk mendapatkan rumah dengan harga murah.

Namun kalau tanah surat ijo dilepaskan dengan cara lelang, maka yang akan berhasil memiliki rumah-rumah yang kebanyakan lokasinya strategis adalah orang-orang berduit. Maka ini akan memicu konflik yang luas dan berkepanjangan. Karena itu tampaknya tidak selayaknya soal tanah surat ijo ini dijadikan komoditas pilwali.

Penjualan tanah-tanah milik negara atau pemkot dengan harga murah tidak bisa dilakukan dengan begitu saja. Prosedurnya harus melewati persetujuan DPRD.Di sinilah akan rawan terjadinya kolusi dan penyimpangan. Para,politisi akan memanfaatkan momentum seperti ini untuk mendapatkan rumah murah untuk para pengikutnya atau keluarganya sendiri.

Sebaiknya program seperti itu disatukan dengan program pemberdayaan kalangan miskin. Dalam arti kalau memang ada peluang untuk mendapatkan rumah dengan harga murah maka kalangan penduduk miskinlah yang mendapatkan kesempatan pertama, bukan kalangan yang berduit.

Tidak ada komentar: