Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Rabu, 26 Mei 2010

Self Service Ala RS DR. Soetomo


Empat instansi mendapatkan penilaian yang baik dalam hal pelayanan publik di Surabaya oleh KPK yang bertugas melakukan supervisi.  Keempat instansi itu adalah rumah sakit, koperasi, BPN, dan Samsat. Penilaian itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK, Eko Soesamto Tjiptadi kepada wartawan di Kantor Pemprov Jatim (20/5) dengan didampingi oleh Wagub Jatim, Syaifullah Yusuf. Begitu laporan Harian Surya.
Saya tak pernah berurusan dengan koperasi, BPN, dan Samsat. Tapi saya memiliki pengalaman yang kurang nyaman dengan rumah sakit khususnya milik pemerintah. Sehingga saya heran kenapa KPK memberikan penilaian yang baik.

Ketika mengalami gangguan ginjal akibat penyakit kencing batu, ayah saya harus masuk RS Dr.Soetomo. Karena hanya pensiunan pegawai swasta dan anak-anaknya bukan termasuk kalangan berduit, ayah saya pun dirawat di ruangan kelas ekonomi campur dengan banyak pasien lainnya.
Saat menjenguk, saya melihat pemandangan yang membuat hati trenyuh. Banyak anggota keluarga yang terpaksa menginap di ruangan tersebut berbaur dengan pasien. Mereka tidur dengan menggelar tikar di atas lantai di antara tempat tidur pasien yang sempit.  Kalau anggota keluarga yang datang lebih dari satu, ada yang terpaksa harus tidur di bawah kolong tempat tidur.
Mereka bukanlah orang yang sedang nekad berkumpul sepanjang hari dengan pasien. Tapi para anggota keluarga pasien itu menginap karena mereka harus merawat keluarganya yang sakit. Mulai dari menyuapi makanan, memberikan obat, mengurus administrasi, sampai mengantar mandi dan ke kamar kecil.
Lalu di mana para perawat yang seharusnya melayani para pasien? Ternyata tidak ada.  Pihak RS tak menyediakan para perawat untuk penghuni ruangan rawat inap kelas ekonomi.  Kalau ingin pasien tidak terlantar, keluarganya sendiri yang harus datang merawatnya. Maka jadilah para anggota keluarga kelabakan karena mereka harus menjaga siang malam. Kalau mereka pengangguran tak menjadi masalah. Tapi mereka sehari-hari harus bekerja untuk menghidupi keluarganya sendiri. Kalau dia wiraswasta, pasti roda ekonomi keluarganya akan terganggu. Sedangkan untuk yang jadi pegawai, tentu instansinya tak mau pegawainya absen dengan alasan apapun kecuali dia sendiri yang sakit.
Alhasil keluarga pasien harus melakukan self service. Dalam hal ini ibu saya yang sudah pensiun dan sudah berusia lanjut yang harus menjaga siang malam ayah saya. Sementara anak-anaknya yang karena kesibukan kerja hanya bisa menjaga secara part time saja secara bergiliran. Bayangkan seorang ibu yang berusia lanjut harus melakukan pekerjaan yang superberat yang seharusnya menjadi tanggungan perawat.
Tapi apakah memang seperti itu standar layanan untuk para pasien kelas ekonomi di RS Dr. Soetomo? Karena membayar murah, ya, harus mau dengan layanan apa adanya. Bukankah tenaga perawat mahal harganya? Tentu bukan itu yang seharusnya menjadi alasan. Sebagai rumah sakit milik pemerintah, RS Dr. Soetomo seharusnya tidak mengejar keuntungan semata, tapi justru harus lebih menekankan pada tanggung jawab sosialnya untuk melayani seluruh lapisan anggota masyarakat yang sedang sakit.
Kenapa rumah sakit milik negara yang begitu megah sampai tak memiliki perawat yang cukup untuk melayani pasien kelas ekonomi. RS Dr. Soetomo selama ini selain melayani pasien kelas menengah bawah juga melayani kalangan atas, Tak mengherankan jika RS ini memiliki berbagai fasllitas yang hebat, mulai dari peralatan canggih sampai gedung yang megah. Seharusnya di sinilah terjadi subsidi silang sehingga pasien kelas ekonomi tidak perlu harus terlantar.
Pengalaman tak mengenakan lainnya terjadi ketika ada seorang famili yang bekerja sebagai cleaning service di RS Dr.Soetomo. Dia bukanlah pegawai RS Dr.Soetomo tapi bekerja untuk perusahaan cleaning service yang menjadi rekanan pihak RS. Yang menyedihkan dia hanya mendapatkan bayaran Rp 15.000/hari. Ini masih lebih baik karena ada perusahaan cleaning service lainnya di rumah sakit tersebut yang hanya dibayar Rp 10.000/hari atau Rp 12.500/hari. Gaji tersebut jauh di bawah UMR yang saat itu sudah mencapai sekitar Rp 800.000.
Meskipun bukan pegawai RS Dr.Soetomo mestinya para pejabat RS ikut bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan perusahaan rekanannya terhadap pegawainya. Sebab dengan bayaran yang begitu murah, para pegawai akan bekerja asal-asalan yang pada gilirannya akan menghasilkan kerja yang di bawah standar.
Lain lagi ceritanya dengan RS Suwandi yang berlokasi di Jl.Tambahrejo yang juga rumah sakit milik pemerintah. Di sini tarif untuk memeriksa dan harga obatnya sangat mahal untuk ukuran masyarakat menengan bawah. Tarifnya hampir tak berbeda dengan dokter spesialis swasta.  Kalau anda termasuk orang tak berduit, datang berobat ke rumah sakit ini, jangan sampai lupa untuk meminta obat generik. Orang terkena serangan gatal-gatal saja bisa terbebani beaya ratusan ribu rupiah.
Lalu bagaimana orang KPK bisa membuat penilaian yang baik untuk rumah sakit pemerintah? Apakah karena mereka hanya melihat pelayanan di kelas eksekutif saja atau mengganggap beaya berobat tak mahal karena sudah sesuai dengan ukuran kantung pejabat KPK yang memang konon dibayar mahal oleh negara.

Tidak ada komentar: