Headline News

Jembatan Suramadu Menggeliat, Pengembang Tawarkan Tower Superblok Water Front City

Foto: Lahan sedang diurug. surabayaraya.online surabayaraya.online: Setelah hampir sepuluh tahun Jembatan Suramadu dibangun, peru...

Jumat, 21 Mei 2010

Dapatkah Ketertiban Pasar Keputran Dipertahankan?

Setelah melalui masa-masa yang menegangkan selama seminggu, para PKL Pasar Keputran takluk. Walaupun sebelumnya mereka telah menyiapkan berbagai senjata untuk menghadang Satpol PP dan kepolisian, mereka memutuskan untuk hengkang dari Pasar Keputran sesuai keinginan Pemkot yang tengah melakukan rasia dan penertiban PKL Sampai kapan Pemkot mampu mempertahankan ketertiban di Keputran?
Perang dingin antara Pemerintah Kota Surabaya dan pedagang kaki lima pasar Keputran, usai sudah. Selasa 11 Mei 2010 ruas jalan yang semula dipadati oleh lapak pedagang mulai sepi dan bersih dari aktivitas jual beli. "Selanjutnya ruas jalan ini mulai bisa dilalui kendaraan bermotor," kata Kapolres Surabaya Selatan, AKBP Bahagia Dachi yang turun langsung melakukan pemantauan, Selasa 11 Mei 2010, seperti dikutip Viva News.

Mampukah Pemkot Surabaya mempertahankan ketertiban paska hengkangnya para PKL. Yang dikhawatirkan, beberapa hari setelah penertiban, PKL pelan-pelan kembali memenuhi jalan di depan pasar sehingga kawasan Pasar Keputran kembali menjadi ruwet. Hal semacam ini bukan hal baru karena sudah terjadi secara berulang-ulang.

Selama ini sepertinya lumrah jika ada pasar, maka di depan, kiri, kanan, dan belakang selalu dikepung PKL. Mereka ini menempati lahan untuk berdagang secara tanpa hak. Mereka bukan hanya mengganggu ketertiban dan keindahan kota tapi juga merugikan pedagang resmi yang ada di dalam gedung pasar. Para pembeli cenderung bertransaksi dengan PKL karena mereka tak perlu memarkir kendaraan ke dalam gedung dan membayar ongkos parkir. Seringkali membeli di PKL lebih murah karena mereka tidak membayar retribusi, listrik dan sejumlah pungutan lainnya.

Sayangnya selama ini Pemkot cenderung tidak peduli dengan nasib para pedagang resmi. Karena itu penyimpangan yang dilakukan oleh para PKL cenderung dibiarkan berlarut-larut. Hanya di kawasan tertentu saja, biasanya pusat kota, dilakukan penerbitan. Itupun pengawasannya sangat lemah karena para pedagang sewaktu-waktu bisa kembali lagi ke tempat awal.

Pemkot cenderung lebih peduli terhadap ketertiban dan keindahan kota daripada nasib pedagang resmi. Karena itulah penertiban seringkali hanya berfokus pada pasar-pasar di pusat kota. Padahal kalau pedagang resmi ini bangkrut akan merugikan Pemda sendiri. Mereka menjadi tidak mampu membayar pungutan-pungutan resmi ataupun membayar cicilan hutang stan kalau itu masih ada. Apalagi pedagang resmi tidak hanya bersaing dengan PKL tapi juga dengan toko-toko dan minimarket yang ada di sekitar pasar.

Kalau sampai mereka rugi dan bangkrut, maka mereka akan hengkang. Selanjutnya orang tidak berani berdagang di pasar-pasar milik pemerintah karena sudah pasti akan diganggu PKL. Pemkot pun akan kesulitan memasarkan stan-stan yang kosong seperti yang terjadi di Pasar Kapas Krampung.

Tidak ada komentar: